Terkendala Pembebasan Lahan, Exit Tol Km 149 Gedebage Bandung Tak Kunjung Dibuka

BANDUNG, KOMPAS.com - Exit tol Km 149 Gedebage Bandung hingga kini tak kunjung dibuka. Salah satu kendalanya, administrasi pembebasan tanah yang belum tuntas. 

Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna mengatakan, persoalan tersebut telah dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia memastikan, akan segera diselesaikan. 

"Tadi sudah clear, bahwa nanti akan ada dua lokasi yang akan segera diselesaikan penloknya kemudian DPPT (Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah) nya nanti bisa diselesaikan oleh provinsi (Pemprov Jabar)," ungkap Ema dalam rilis yang diterima Kompas.com, Kamis (16/6/2022). 

Baca juga: Hadiri Wisuda Putrinya di SMAN 3 Bandung, Ridwan Kamil Cerita Masa Lalu Eril Bersahabat dengan Satpam

Ema mengungkapkan, Pemkot Bandung dan Pemprov Bandung saat ini tengah mempercepat penetapan lokasi (penlok) exit tol Km 149 Gedebage. 

"Hari ini kami melakukan kesepahaman penyelesaian penetapan lokasi Km 149. Kepentingan kita untuk aksebilitas akses jalan yang ada di Km 149. Alhamdulillah sudah terbangun kesepahaman bukan hanya kami dan Provinsi tapi juga dukungan dari BPN," ucap dia. 

Ema berharap, dengan  kesepakatan tersebut, Exit Tol Km 149 bisa segera dibuka.

Baca juga: Minibus Tabrak Kontainer di Tol Pekanbaru-Dumai, 2 Orang Tewas

Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, Bambang Tirtoyuliono mengatakan, dengan kesepakatan yang telah terbangun antara pihaknya dan Pemkot Bandung, penetapan lokasi Exit Tol KM 149 Gedebage bisa segera dikebut.

"Alhamdulillah sudah terjalin kesepahaman bersama, jadi kelengkapan dokumen yang dibutuhkan akan kami sampaikan secara formal kepada Pemkot. Selanjutnya kita akselerasi tentang penetapan lokasi dan eksekusi pembebasan tanah" ujarnya.

Sebelumnya, Empat tahun sudah pembangunan Gerbang Tol (GT) Km 149 Gedebage mangkrak.

Untuk diketahui, groundbreaking pembangunan jalan penghubung Km 149 Tol Padalarang-Cileunyi (Padaleunyi) atau exit Tol Gedebage 149 dilakukan pada April 2018 oleh Gubernur Jawa Barat saat itu, Ahmad Heryawan.