Renovasi Ruang Kerja Bupati Bandung Capai Rp 2 Miliar, LPSE Diminta Berhati-hati soal Lelang

Kompas.com - 24/06/2022, 20:43 WIB

BANDUNG, KOMPAS.com- Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Yanto Setianto mengomentari ihwal renovasi interior ruang kerja Bupati dan Wakil Bupati Bandung yang menelan angka hingga Rp 2 miliar.

Yanto telah mengonfirmasi kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) atau LPSE Setda Kabupaten Bandung, terkait CV. Bina Darma yang tidak terdaftar di laman Sistem Informasi Konstruksi Indonesia (SIKI), siki.pu.go.id.

"Nilai proyek di atas Rp 2 miliar, tentu proses pengadaannya melalui lelang yang dilakukan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas)/LPSE Setda Kabupaten Bandung, kami Komisi C sudah melakukan komunikasi dan klarifikasi dengan LPSE," kata Yanto melalui pesan singkat, Jumat (24/6/2022).

Baca juga: Wabup Bandung Sahrul Gunawan Baru Tahu Anggaran Interior Ruang Kerjanya dan Bupati Rp 2,2 Miliar

Menurutnya, CV. Bina Darma mendaftarkan perusahaanya ke Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) dari  Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Karena itu, LPSE tidak mendeteksi alamat perusahaan tersebut.

"Dalam prosesnya bagian Barjas mengecek perusahaan calon penyedia atau perusahaan, dan CV. Bina Darma tersebut muncul di Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) sehingga alamat yang dinyatakan palsu tesebut tidak terdeteksi oleh LPSE," ujarnya.

Hal tersebut, kata dia, bisa terjadi lantaran adanya perizinan terkendala Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.503/6491/SJ tanggal 17 Juli 2019.

"Dalam Surat tersebut, point 6 huruf a dan b menyebut, kepada perangkat daerah agar dalam memberikan izin tidak mempersyaratkan HO/SKDU/SITU, sehingga alamat perusahaan saat mengajukan izin tidak terkontrol," beber dia.

Baca juga: Kejagung Taksir Kerugian Negara dalam Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda Rp 8,8 Triliun

Yanto, berharap LPSE Kabupaten Bandung tidak mengambil risiko terkait perusahaan penyedia barang dan jasa yang alamatnya belum pasti.

"Tapi walaupun begitu kalo sudah jelas alamat perusahaan bodong apalagi perusahaan konstruksi tersebut tidak terdaftar di SIKI sebaiknya LPSE jangan berisiko, karena kalau alamat perusahaan bodong bagaimana pertanggungjawabannya bila pekerjaan dilaksanakan secara asal-asalan," pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mayat Rambut Merah Dalam Mobil di Subang, Korban Dibunuh Suami karena Kerja di Tempat Hiburan Malam

Mayat Rambut Merah Dalam Mobil di Subang, Korban Dibunuh Suami karena Kerja di Tempat Hiburan Malam

Bandung
Terungkap Motif Pembunuhan Wanita di Subang, Dihabisi Suami, Jasad Ditemukan Terbakar di Mobil

Terungkap Motif Pembunuhan Wanita di Subang, Dihabisi Suami, Jasad Ditemukan Terbakar di Mobil

Bandung
Prakiraan Cuaca di Bogor Hari Ini, 10 Desember 2022: Pagi Cerah Berawan, Sore Hujan Lebat

Prakiraan Cuaca di Bogor Hari Ini, 10 Desember 2022: Pagi Cerah Berawan, Sore Hujan Lebat

Bandung
Jenazah Pelaku Bom Bunuh Diri Bandung Akan Diambil Keluarganya

Jenazah Pelaku Bom Bunuh Diri Bandung Akan Diambil Keluarganya

Bandung
Polisi Gerebek Gudang Miras Ilegal di Rancaekek Kabupaten Bandung

Polisi Gerebek Gudang Miras Ilegal di Rancaekek Kabupaten Bandung

Bandung
Karangan Bunga Dukungan Penuhi Halaman Polsek Astanaanyar Bandung

Karangan Bunga Dukungan Penuhi Halaman Polsek Astanaanyar Bandung

Bandung
Dilarang Masuk Kereta karena Belum Vaksin, Calon Penumpang Rusak Loket Stasiun di Sukabumi

Dilarang Masuk Kereta karena Belum Vaksin, Calon Penumpang Rusak Loket Stasiun di Sukabumi

Bandung
Setelah Upaya Relokasi Ricuh, Pedagang Pasar Rengasdengklok Kembali Diajak Musyawarah

Setelah Upaya Relokasi Ricuh, Pedagang Pasar Rengasdengklok Kembali Diajak Musyawarah

Bandung
Imbas Banjir Bandang Kertasari Kabupaten Bandung, Rumah Warga Terkena Longsor

Imbas Banjir Bandang Kertasari Kabupaten Bandung, Rumah Warga Terkena Longsor

Bandung
Salah Paham soal Uang Kembalian, 2 Pria Bakar Bengkel di Karawang

Salah Paham soal Uang Kembalian, 2 Pria Bakar Bengkel di Karawang

Bandung
Jenazah Pelaku Bom Bunuh Diri di Bandung Sempat Ditolak Keluarga karena Dianggap Teroris

Jenazah Pelaku Bom Bunuh Diri di Bandung Sempat Ditolak Keluarga karena Dianggap Teroris

Bandung
Kondisi Terkini 2 Polisi Korban Bom Bunuh Diri di Bandung, Terluka di Kaki dan Tangan

Kondisi Terkini 2 Polisi Korban Bom Bunuh Diri di Bandung, Terluka di Kaki dan Tangan

Bandung
Pelaku Bom Bunuh Diri di Astanaanyar Gunakan Bom Panci Rakitan Berisi Proyektil Paku, Ada Dugaan Motif Kebencian

Pelaku Bom Bunuh Diri di Astanaanyar Gunakan Bom Panci Rakitan Berisi Proyektil Paku, Ada Dugaan Motif Kebencian

Bandung
BMKG Pastikan Gempa Cianjur Bukan Disebabkan Sesar Cimandiri, tapi Patahan Cugenang

BMKG Pastikan Gempa Cianjur Bukan Disebabkan Sesar Cimandiri, tapi Patahan Cugenang

Bandung
Kelola Anggaran Rp 70 Triliun, Status dan Kompetensi Perangkat Desa Disorot

Kelola Anggaran Rp 70 Triliun, Status dan Kompetensi Perangkat Desa Disorot

Bandung
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.