Polresta Bandung Turunkan 400 Personel untuk Amankan Aksi Buruh SPN

BANDUNG, KOMPAS.com - Jajaran Polresta Bandung menurunkan 400 personel gabungan guna mengamankan jalannya aksi unjuk rasa yang dilakukan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) di Pengadilan Bale Bandung, pada Kamis (14/7/2022).

Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo mengatakan, aksi buruh yang tergabung dalam SPN dimulai sejak pukul 10.00 WIB sampai 11.45.

"Ada kegiatan aksi penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan oleh teman-teman SPN Jabar," katanya ditemui di sela aksi, Kamis (14/7/2022).

Baca juga: SPN Jabar Demo di PN Bale Bandung, Minta Gugatan 5 Perusahaan terhadap Buruh Ditolak

Kusworo menjelaskan, aksi ujuk rasa tersebut merupakan dampak dari PT Mustika Abadi yang sedang melakukan prosesi persidangan di pengadilan Bale Bandung.

"Ya, sidang perdana ini dipimpin Bapak Wakil PN Bale Bandung. Berikutnya akan ada sidang mediasi yang akan dilakukan kamis depan," ujarnya.

Dari surat pemberitahuan yang masuk, kata Kusworo, masa SPN berencana mendatangkan masa sebanyak 2.000 orang.

"alhamdulillah aksi unjuk rasa penyampaian aspirasi di muka umum, berjalan lancar. Kurang lebih tadi 150 sampai 200 orang," terangnya.

Selain, melakukan aksi di Pengadilan Negeri (PN) Bale Bandung, kata dia, masa aksi akan melanjutkan orasinya di Pengadilan Bandung dan Mapolda Jawa Barat.

"Ada pergeseran dari Baleendah ke Kota Bandung sudah kami komunikasikan kepada Plh Kapolrestabes Bandung Kombes Hidayat dan di sana telah menyiapkan pengamanan," ujar dia.

Pihaknya mengaku akan melakukan kordinasi terkait pengawalan masa aksi menuju Pengadilan Negeri (PN) Bandung.

Baca juga: Demo Tolak DOB Akan Kembali Dilakukan, Kapolresta Jayapura: Kami Tak Izinkan

"Kalau bergerak sendiri tidak akan kami kawal. Tapi kalau bersama-sama akan kami kawal," terangnya.

Terkait, buruh SPN yang berniat akan melanjutkan aksinya untuk mengawal kasus tersebut.

Pihaknya, meminta masa SPN agar membuat surat pemberitahuan kepada jajaran Polresta Bandung.

"Sebagaimana amanat undang-undang nomor 9 tahun 98, jika akan melakukan kegiatan aksi, mereka harus melakukan pemberitahuab terlebih dahulu 3X24 jam sebelumnya. Jika tidak ada, akan kami bubarkan, tapi jika menyampaikan akan kami amankan," pungkasnya.