Terancam Dirumahkan, 115 Personel Satpol PP Bandung Barat Geruduk Kantor Bupati

BANDUNG BARAT, KOMPAS.com - Sebanyak 115 personel Satpol PP Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa menuntut kejelasan nasib mereka yang terancam diberhentikan paksa.

Ratusan personel Satpol PP yang berstatus tenaga kerja kontrak (TKK) itu terancam dirumahkan sebab terkena kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan RB) tentang penghapusan tenaga honorer.

Wacana penghapusan tenaga honorer itu merujuk pada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, disebutkan dalam pasal 6 berbunyi pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK.

Baca juga: 2.400 Honorer Bintan Sedang Dievaluasi, 10 Orang Diberhentikan

Ketua DPD Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN) KBB, Usep Komarudin mengatakan aksi unjuk rasa sengaja mereka lakukan untuk menuntut kejalasan nasib sebagai personel Satpol PP kedepannya.

"Anggota Satpol KBB (tenaga honorer) itu berjumlah 115 orang. Kami berusaha menanyakan sejauh mana kepastian terkait status kami yang kebanyakan sudah bekerja bertahun-tahun bahkan ada yang 15 tahun," ujar Usep di Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Kamis (21/7/2022).

Usep menyampaikan, ratusan personel Satpol PP berstatus tenaga honorer ini selalu dilanda kekhawatiran terkait bagaikana nasib mereka di tahun depan.

Setidaknya, sebagian dari ratusan personel Satpol PP sudah mengabdikqn diri semenjak Pemkab Bandung Barat berdiri, namun selama 15 tahun itu mereka malah dirumahkan pemerintah.

"Apapun solusinya baik itu diangkat jadi PNS atau jadi PPPK, mungkin jadi keputusan pimpinan. Tapi harapan kami sebagai pegawai yang telah mengawal KBB dari 2007 sampai sekarang, ada perbaikan status," sebut Usep.

Anggaran Pemkab Bandung Barat hanya bisa menggaji ratusan personel Satpol PP Bandung Barat yang berstatus tenaga honorer sampai bulan September saja.

Sementara pada bulan Oktober tahun 2022 ini, mereka terpaksa harus dirumahkan karena APBD tidak mampu membiayai.

"Tidak hanya tuntutan gaji, meskipun hal itu jadi hal pokok karena kami harus menafkahi anak dan istri. Tapi yang lebih penting memang status terkait Permenpan RB yang poinnya menyebut penghapusan tenaga honorer tahun 2023 nanti," tutur Usep.

Baca juga: Jemput Perampok, Guru Honorer Ditangkap Polisi, Terima Uang Rp 5 Juta tapi Mengaku Tidak Tahu Apa-apa

Aksi unjuk rasa itu diakhiri dengan audiensi ratusan personel Satpol PP dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bandung Barat.

"Dalam pertemuan tadi kami sudah mendapat respons. Dan mereka mengatakan akan memperjuangkan nasib kami, ditindaklanjuti oleh BKPSDM. Siap untuk mendukung peningkatan status Satpol PP di KBB," ungkap Usep.

Ratusan personel ini berkomitmen untuk mengawal hasil audiensi yang mereka sepakati bersama dengan BKPSDM Bandung Barat. Mereka tak segan akan kembali turun aksi jika tuntutan mereka tidak dipenuhi sebagaimana yang dijanjikan.

"Kami sebagai penegak perda yang di dalamnya termasuk Perda K3, ada poin soal ketentraman, sementara kami merasa tidak tentram dengan status seperti ini. Kami tergabung di FKBPPPN, jadi kami akan terus berjuang sampai revisi UU ASN disahkan," papar Usep.