Ribuan Nakes dan Non-Nakes Honorer Minta Diangkat Jadi P3K, Ridwan Kamil Bentuk Gugus Tugas Honorer

BANDUNG, KOMPAS.com - Sebanyak 65.000 Nakes dan Non-nakes di Jabar yang tergabung dalam Forum Komunikasi Honorer Fasyankes (FKHF) Jabar menuntut Pemprov Jabar mengangkat mereka menjadi menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Hal itu disampaikan Wakil Ketua FKHF Jabar Saeful Anwar saat beraudiensi dengan Gubernur Jabar Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (9/8/2022).

Ia mengatakan, nakes dan non-nakes honorer masih menjadi tulang punggung pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jabar. Bahkan, 75 persen pegawai di RSUD merupakan non-ASN dan P3K.

"Kami pun ingin memperbaiki nasib, tidak hanya sekedar non ASN atau sekadar honorer. Tetapi P3K," ujar Saeful.

Baca juga: Polres Lombok Tengah Tangkap 5 Pengedar Sabu, Salah Satunya Guru Honorer

Menurut Saeful, kebijakan dari pemerintah saat ini sangat mengancam kelangsungan hidup mereka.

Sebab, dalam Peraturan Presiden (PP) nomor 49/2018 pasal 99 ayat 1 di PP menyatakan, tidak diperkenankan ada pegawai non ASN di dalam institusi pemerintah daerah.

"Kenyataanya, pemerintah daerah tidak bisa mengakomodir karena keterbatasan biaya. Karena pusat melimpahkan semuanya kepada daerah," ungkapnya.

"Tolong pemerintah pusat memikirkan juga kemampuan daerah di dalam penggajian, di dalam penganggaran. Guru honorer beberapa tahun lalu mereka diangkat menjadi ASN, bahkan sebagian ada yang tertunda masalah pengajian karena dibebankan kepada daerah," jelasnya.

Ia pun berharap Ridwan Kamil turut mencari solusi atas keresahan mereka.

Menanggapi hal itu, Ridwan Kamil mengusulkan membentuk gugus tugas honorer sebagai jembatan aspirasi tenaga honorer dengan pemerintah daerah.

Gugus tugas honorer terdiri dari perwakilan tenaga honorer dan Pemda Provinsi Jabar. Gugus tugas ini bisa direplikasi di tingkat kabupaten/kota.

Dalam pertemuan tersebut, pria yang akrab disapa Emil itu menawarkan agar tenaga honorer nakes membentuk sebuah gugus tugas sebagai perantara tenaga honorer dan Pemda Provinsi Jabar.

"Semua aspirasi kita dengarkan, dan solusi Jawa Barat adalah akan membentuk gugus tugas antara perwakilan mereka (tenaga honorer) dan tim Pemprov Jabar untuk secara transparan mencari solusi," ujar Emil.

Dengan membentuk gugus tugas, kata Emil, tenaga honorer bisa rutin bertemu dengan Pemprov Jabar merespons segala hal terkait kebijakan tenaga honorer terlebih yang datang dari Pemerintah Pusat.

"Kita rutinkan pertemuan sehingga tidak ada miskomunikasi, karena kita (bersama) paham (situasi)," tambah Emil.

Terkait kebijakan dari Pemerintah Pusat, Emil berkomitmen terus mengawal agar tetap berkeadilan. Namun jika kebijakannya dari kabupaten/kota, Pemdaprov Jabar bisa dengan mudah membuat surat edaran.

Baca juga: Rakernas Apeksi di Padang, Pemangkasan Honorer Jadi Pembahasan

"Kalau itu kewenangan pusat kita bekerja sama ke pusat, kalau kewenangan provinsi kita cari solusi di provinsi, kalau kewenangannya di kabupaten/kota itu kita bikin edaran," imbuhnya.

Menurut dia, pertemuannya dengan para nakes dan guru honorer merupakan bagian komitmen Pemdaprov Jabar memperjuangkan kesejahteraan tenaga honorer.

"Sehingga mereka paham bahwa Gubernur memperjuangkan aspirasi, tapi akan realistis. Kalau belum, kita akan sampaikan secara jujur, kalau bisa diubah dengan peraturan juga kita upayakan," jelas Emil.