Tuntutan Dipenuhi, Honorer Disdukcapil Bandung Barat Berhenti Mogok Kerja

Nanang menyebut, selama sehari lumpuh kemarin, sedikitnya ada 400 masyarakat yang menunda untuk membuat KTP, KK, dan administrasi kependudukan lainnya.

Tentu tak cuma soal administrasi kependudukan, lumpuhnya Adminduk juga berdampak terhadap layanan-layanan lain seperti kesehatan, pendidikan, dan perbankan.

Sebab dokumen kependudukan menjadi syarat utama untuk mengakses layanan-layanan lain.

"Mereka begitu vital. Jadi kita harap pemerintah pusat dan BKPSM memprioritaskan operator ini masuk PPPK. Minimnya dengan cara memperbanyak jumlah formasi," tutur Nanang.

Baca juga: Didemo Ribuan Honorer, Pj Gubernur Banten: Sabar, Sedang Dicarikan Solusi

Berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja (AJAB-ABK), idealnya Disdukcapil membutuhkan tenaga kerja 120 orang.

Sedangkan saat ini baru terpenuhi 87 orang dengan komposisi 31 PNS dan 56 tenaga honorer.

"Dengan kondisi ini, sudah sepatutnya layanan Adminduk jadi prioritas dalam pengadaan PPPK," tegasnya.