Bagikan 2.500 Sertifikat Tanah Warga Jabar, Menteri ATR/BPN Minta Kanwil dan Kantor Pertanahan Selesaikan Reforma Agraria

BANDUNG, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto membagikan 2.500 sertifikat hak atas tanah untuk warga Jawa Barat.

Hadi mengatakan, sertifikat tanah yang diserahkan pada warga di Provinsi Jawa Barat ini merupakan hasil dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan pada enam kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

Adapun pembagian rinci penerima sertifikat tersebut yakni, Kabupaten Purwakarta sebanyak 320 sertifikat, Kabupaten Bandung sebanyak 500 sertifikat, Kota Bandung sebanyak 400 sertifikat, Kabupaten Sumedang 150 sertifikat, Kota Cimahi 130 sertifikat, dan Kabupaten Bandung Barat 1.000 sertifikat.

Baca juga: Jokowi Bagi-bagi 2.500 Sertifikat Tanah di Kabupaten Bandung

"Penyerahan sertifikat tanah merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat pendaftaran tanah di Indonesia. Untuk diketahui, total bidang tanah di seluruh Indonesia adalah sekitar 126 juta bidang," katanya ditemui di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (8/9/2022).

Sejauh ini, sebanyak 81,5 juta bidang atau atau setara 64 persen dari total bidang 126 juta bidang tanah di Indonesia sudah bersertifikat.

Menurutnya, diserahkannya sertifikat tanah tersebut adalah bentuk kepastian hukum yang dijamin negara untuk masyarakat.

"Dengan terbitnya sertifikat tanah tersebut, maka sudah jelas letak, luas, dan nama pemilik tanah," terang dia.

Sidak Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan

Tak hanya membagikan sertifikat saja, Hadi juga menyempatkan diri untuk mendatangi Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan Jawa Barat.

Ia mengatakan, kedatangannya itu untuk mengecek langsung pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terkait urusan tanah.

"Yang pertama saya ingin lihat bagaimana pelayanan kepada masyarakat, apakah pelayanan sabtu minggu sudah optimal. Yang kedua Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) apakah sudah sesuai dengan SOP. Pelayanan rutin kepada masyarakat apakah sudah sesuai dengan SOP," ujarnya.