Saat Pakaian Bekas Impor Ilegal "Gempur" Indonesia...

Soal ‘menampung sampah’ dan ‘martabat’

Masalah impor pakaian bekas sudah menjadi perhatian Rachmat sejak menjabat sebagai menteri perdagangan, bahkan ketika aktif sebagai pengurus Kamar Dagang Indonesia (Kadin) pada 2021.

Saat menjabat menteri perdagangan, Rachmat menerbitkan Permendag No. 51/M-DAG/PER/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Dalam peraturan itu disebutkan pakaian bekas impor yang masuk ke wilayah Indonesia wajib dimusnahkan dan importir dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Dengan masuknya pakaian bekas yang di negara asalnya dianggap limbah, menurut Rachmat, menjadikan Indonesia sebagai negara penampung sampah.

Baca juga: Polisi Sita Kapal Penyelundup Pakaian Bekas, Pelaku Melarikan Diri

“Jadi kita ketiban ketambahan sampah. Dan sampah tekstil itu tak mudah dimusnahkan. Karena ini sintetis dan mengandung bahan kimia,” kata Rachmat.

Kain butuh waktu lama untuk terurai. Tergantung dari bahannya, proses dekomposisi kain bisa membutuhkan bertahun-tahun - bahan sintetis seperti polyester atau lycra bahkan membutuhkan 20-200 tahun untuk terurai.

Pernyataan Rachmat ini diamini Yati. Berdasarkan pengalamannya, tidak semua pakaian bekas impor dalam satu bal dalam kondisi baik sehingga gagal terjual.

“Pasti ada yang terbuang, tapi ada juga yang memungut. Artinya, ada yang jual ke kampung-kampung, atau ke mana saja,” kata Yati.

Baca juga: Pakaian Bekas Selundupan, Hambatan bagi Industri Fashion Nasional

Pada 2021, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung mencatat timbulan sampah pakaian bekas atau kain mencapai lebih kurang 14,46% dari total sampah 1.500 ton per hari.

Sampah pakaian bekas atau kain diperkirakan berasal dari pusat perdagangan pakaian atau kain bekas, seperti Pasar Cimol Gedebage, Sentra Rajut Binong Jati, dan pusat penjualan kain di Cigondewah, Kota Bandung.

Secara nasional, menurut Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2021, prosentase sampah kain mencapai 2.633 ton atau 2,6% dari 29 juta ton sampah.

Selain masalah sampah, Rachmat Gobel menekankan permasalahan impor pakaian bekas juga melukai martabat Indonesia.

“Ya, ini soal dignity. Pertama, impor pakaian bekas itu di antaranya adalah pakaian dalam wanita. Saat saya masih menjadi menteri perdagangan, ada seorang ibu yang bercerita bahwa dirinya bangga bisa mengenakan pakaian dalam bermerek yang ia beli dari hasil impor pakaian bekas. Ini, kan, memprihatinkan.

Baca juga: Selundup Pakaian Bekas, Perahu dari Malaysia Ditangkap di Nunukan

“Kedua, ini yang terpenting, bangsa kita bisa menjadi bangsa yang tidak memiliki dignity, martabat. Ini soal harkat dan martabat kita sebagai bangsa. Ini juga berarti kita menjadi bangsa yang merendahkan kreativitas sumber daya manusia,” tukas Rachmat.

Produk tekstil lokal paling dirugikan

KOMPAS.COM/ DOK KOARMABAR Ilustrasi - Kedua kapal yang diamankan di sungai Tuan, Desa Sei Tuan, Dusun Saur Mateo Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Membawa 931 ball atau 93,1 Ton balpres (Pakaian Bekas).

Koordinator Hubungan Industri Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Andrew Purnama mengungkapkan, impor pakaian bekas menimbulkan efek berganda pada industri tekstil.

“Apabila industri hilirnya merugi, otomatis industri hulunya akan kehilangan daya beli,” sebut Andrew.

Menurut Andrew, ada sekitar 2.900 industri garmen, 500.000 industri kecil menengah, 1.500 industri tekstil, 43 industri fiber, dan 254 pemintalan benang secara nasional.

“Ini akan merugi semua,” ucapnya.

Baca juga: Pakaian Bekas Selundupan, Hambatan bagi Industri Fashion Nasional

Pasalnya, jelas Andrew, dengan modal Rp 15.000-Rp 20.000, penjual pakaian bekas impor masih dapat untung besar meski dijual dengan harga Rp35.000. Sementara pakaian sejenis produksi IKM minimal harus dijual dengan harga Rp75-100 ribu.

Pengusaha garmen dan tekstil lokal juga diwajibkan membayar PPN sebesar 11% yang tentunya akan mempengaruhi harga.

“Ini kondisi yang sangat mengkhawatirkan untuk IKM dan industri dalam negeri,” kata Andrew.

Mirisnya lagi, sebut Andrew, pakaian bekas impor juga bebas dijual di berbagai aplikasi belanja online dengan harga terjangkau. Tidak hanya dijual per helai, pakaian bekas impor juga dijual per bal.

“Kami berharap setiap kebijakan pemerintah dapat mendorong semangat industri lokal dan IKM untuk lebih baik lagi dan mampu bersaing di pasar lokal maupun internasional,” harap Andrew.

Baca juga: Pakaian Bekas Diselundupkan ke Indonesia Melalui Jalur Tikus di Riau

Pada akhirnya, kata Rachmat Gobel, risiko terbesar adalah potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap buruh tekstil dan garmen lokal.

Ini merupakan efek domino yang bisa menyebabkan industri konveksi rumahan dan UMKM gulung tikar, sebut dia.

“Impor pakaian bekas pada akhirnya membuat industri tekstil berkurang permintaan. Ini bisa mengganggu investasi dalam industri tekstil,” ujar Rachmat.

Hasil lab: Tak cukup cuci berkali-kali

Agus Tantomo / Wakil Bupati Berau Ratusan pakaian bekas mengotori laut Berau

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan Kemendag di Balai Pengujian Mutu Barang, sampel pakaian bekas impor yang telah disita terbukti mengandung jamur kapang.

Menurut Pakar Kesehatan Masyarakat, Ardini Raksanagara, jamur muncul akibat kondisi pakaian yang lembap.

Sebelum diimpor, pakaian bekas biasanya dikumpulkan dalam karung dengan jangka waktu tertentu di gudang yang memicu kelembapan dan menumbuhkan jamur.

Cemaran jamur kapang berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, seperti gatal-gatal dan reaksi alergi pada kulit, efek beracun iritasi, dan infeksi karena pakaian tersebut melekat langsung pada kulit.

Baca juga: Penyelundup Pakaian Bekas Impor Ilegal Beli Rp 1 Juta tetapi Jual Rp 3 Juta Per Bal

Namun yang paling berbahaya, kata Ardini, bila spora jamur terhirup hingga masuk ke dalam paru-paru.

“Spora jamur bisa menimbulkan pneumokoniosis [kelainan akibat penumpukan debu dalam paru yang menyebabkan reaksi jaringan terhadap debu] atau menimbulkan rasa sesak,” kata dia.

Selain jamur dan bakteri, penyakit juga bisa disebabkan oleh zat kimia atau debu, lanjut Ardini, yang menjabat Ketua Departemen Ilmu Kesehatan Universitas Padjadjaran.

“Debu itu akan mempengaruhi paru-paru, terutama kalau bahan-bahannya katun. Jadi ada yang namanya bisinosis yaitu penyakit paru-paru yang disebabkan oleh debu-debu bahan katun (penyakit akibat menghirup partikel rami dan debu kapas), bisa memicu alergi,” papar Ardini.

Tak kalah berbahaya, ancaman penyakit leptospirosis yang ditularkan melalui kencing tikus.

Baca juga: Derita Yanto, Rumahnya Hancur Dihantam Ombak, Hanya Tersisa Pakaian di Badan

Pasalnya, besar kemungkinan karung-karung pakaian bekas impor dikencingi tikus saat berada di gudang.

Ardini mengatakan, pakaian bekas impor bisa saja aman dipakai dengan syarat dicuci bersih menggunakan deterjen antibakteri, dijemur di bawah sinar matahari, dan disetrika.

Sinar matahari dan suhu panas dari setrika, sebut Ardini, akan mematikan kuman-kuman yang ada, termasuk tungau yang bisa menyebabkan penyakit scabies.

Ini harus dilakukan konsumen sendiri, karena penjual - seperti Nia di Pasar Cimol - biasanya akan langsung memajang pakaian setelah membongkar bal.

Meski begitu, berdasarkan temuan Kemendag dari hasil pengujian, cemaran jamur kapang tidak bisa hilang bahkan setelah dicuci berkali-kali.

Baca juga: Mengenal Kabupaten Keerom yang Sering Jadi Lokasi Penanaman dan Penyeludupan Ganja di Papua

“Saya tanyakan, apakah setelah dicuci berkali-kali tetap mengandung kumannya. [Ternyata] masih terdapat kumannya. Yang pasti dalam jangka sekian waktu dipakai akan berdampak ke kulit,” tegas Veri.

Meski penjualan dan peredaran pakaian bekas impor berdampak pada kesehatan masyarakat, terlebih lagi dengan munculnya tren thrift fashion yang berpeluang memperluas dampaknya, pemerintah mengaku tidak memiliki kewenangan melarang, kata Veri.

Sejauh ini, lanjut Veri, pemerintah hanya bisa melarang praktik importasinya, bukan peredarannya.

“Tidak bisa [dilarang]. Menjual barang bekas di pasar itu, kan, tidak dilarang. Yang dilarang, proses importasinya. Kita hanya [bisa] mengedukasi konsumen supaya menjadi konsumen yang cerdas dalam mengkonsumsi produk komoditinya,” sebut Veri.

Baca juga: Polisi Gagalkan Penyelundupan Sabu 40 Kg Asal Malaysia di Riau

Sejauh ini, kebijakan yang ada membatasi kewenangan pemerintah daerah untuk memberantas penyelundupan juga peredaran pakaian bekas impor di wilayahnya.

“Kewenangannya mutlak ada di Kementerian Perdagangan. Jadi kami tidak terlalu banyak terlibat,” kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, Iendra Sofyan.

Dalam hal impor ilegal pakaian bekas, kata Iendra, pihaknya hanya sebatas membantu mengawasi dan melaporkan temuan. Sedangkan soal peredarannya di pasaran, kata Iendra, “tidak ada tugas khusus dari Kementerian Perdagangan.”

Iendra mengakui peredaran pakaian bekas impor saat ini sangat dinamis sehingga dibutuhkan penyesuaian aturan, termasuk mekanisme pengawasannya.

-

Yuli Saputra, wartawan di Bandung, Jawa Barat, berkontribusi pada laporan ini.