Pemprov Jabar Alokasikan BLT BBM untuk 35.000 Nelayan

BANDUNG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengalokasikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 35.000 nelayan buntut dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

BLT yang diberikan sebesar Rp 150.000 per bulan dari September hingga Desember 2022.

"Saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mematangkan persiapan penyaluran BLT BBM bagi nelayan. Kaitan dengan BLT, kami telah sepakat untuk membantu nelayan terkait dampak kenaikan BBM pada nelayan, jadi BLT ini formula cepat," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat (Jabar) Hermansyah di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (20/9/2022).

Baca juga: Begini Kronologi BLT BBM Disunat Rp 20.000 di Blora

Saat ini, kata Hermansyah, Pemprov Jabar sedang mendata para nelayan melalui kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Kusuka).

"Lalu data ini harus disandingkan dengan Dinsos DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial). Ini dilakukan supaya tidak terjadi overlap atau dapat lebih dari satu kali bantuan atau dari berapa sumber. Validasi juga akan kita lakukan," katanya.

Hermansyah memastikan, hanya memverifikasi BLT bagi nelayan yang merupakan kewenangan provinsi atau nelayan dengan perahu di bawah 30 gross ton (GT)

"Sehingga nelayan di bawah 30 GT sebagian nelayan kecil yang punya perahu di bawah 5 GT itu ada 28.000-an yang kecil dan semoga tidak salah sasaran di Kusuka itu tonase nya kelihatan itu," tuturnya.

Berdasarkan data yang dimiliki DKP Jabar jumlah 35.000 nelayan mayoritas berada di wilayah utara dan sisanya di selatan.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum menambahkan pemberian BLT BBM merupakan bentuk perhatian Pemprov Jabar pada nelayan.

"Sudah diputuskan. Tadinya Rp 500.000, sekarang diputuskan naik menjadi Rp 600.000. Jadi nelayan per bulan mendapat Rp 150.000. BLT akan diberikan secara tunai," kata Uu.

Baca juga: Viral Video BLT BBM Disunat Rp 20.000, Begini Penjelasan Dinsos Blora

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan dana sekitar Rp27 miliar untuk membantu sektor ekonomi yang terdampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Pria yang akrab disapa Emil itu menuturkan, subsidi itu akan dialokasikan untuk nelayan, petani dan usaha kecil menengah (UKM).

Emil menyebut, anggaran subsidi tersebut berasal dari dana bagi hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Izin melaporkan, kami terus memantau situasi ekonomi pasca kenaikan harga BBM subsidi. Pertama selain kawal BLT pemerintah pusat ada kewajiban dua persen dari dana bagi hasil itu dijadikan dana bansos untuk kota kabupaten. Jabar sediakan Rp27 miliar yang dijadikan subsidi kepada pihak paling terdampak kenaikan BBM khusus nelayan, petani dan UKM," ujar Emil.