Warga Talun Sumedang Harus Tunjukkan Bukti Lunas PBB agar Bisa Cairkan BLT BBM

KOMPAS.com - Pemotongan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kelurahan Talun, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kian menjadi sorotan publik.

Pasalnya, bantuan yang seharusnya diterima secara penuh justru dipotong dengan modus pembelian kupon gerak jalan.

Pemotongan BLT BBM tersebut diduga dilakukan oleh oknum aparat desa, RW, dan RT setempat.

Harus tunjukkan bukti lunas PBB

Warga bukan hanya diharuskan membeli kupon gerak jalan agar bisa menerima bantuan dari pemerintah.

Mereka mengaku, harus menunjukkan bukti pelunasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) agar dapat mencairkan dana BLT BBM.

Baca juga: Dugaan Pungli BLT di Sumedang, Warga Diminta Beli Kupon Gerak Jalan dan Lunasi PBB

"Ada laporan dari warga yang merasa dipermalukan ketika mengantre BLT karena ditanya sudah lunas PBB atau belum," kata tokoh masyarakat Kelurahan Talun, BN, dikutip dari TribunJabar.id, Rabu (21/9/2022).

"Berdasarkan laporan yang diterima, warga diwajibkan membawa KTP, surat keterangan vaksin, surat lunas PBB, dan uang membeli kupon (gerak jalan) jika mau BLT cair," imbuhnya.

Ketua RT diduga terbebani target penjualan kupon

BN mengatakan, pemotongan BLT BBM ini terjadi karena para ketua RT merasa terbebani dengan kewajiban menjual banyak kupon gerak jalan kepada warganya.

Akibat target penjualan tak tercapai, para ketua RT memaksa para penerima BLT BBM untuk membeli kupon tersebut.

"Memang, sebelum BLT (BBM) turun sudah ada penjualan kupon. Sepertinya kupon yang terjual masih jauh dari target sehingga penerima BLT menjadi sasaran," ujar BN.

Baca juga: Pemprov Jabar Alokasikan BLT BBM untuk 35.000 Nelayan