Rusaknya Hutan dan Banjir Bandang yang Berulang di Pameungpeuk Garut

Helmi juga mengaku sulit menata kawasan hutan karena pengelolaannya tidak menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Untuk itu, dia akan mengajak para pihak untuk bisa duduk bersama untuk berupaya rehabilitasi kawasan hutan agar daya dukungnya bisa meningkat.

Sedangkan Perhutani, salah satu pengelola kawasan hutan di Garut, menyatakan telah berupaya mengawasi hutan yang memiliki nilai ekologis tinggi.

“Program penanaman rutin kita lakukan, patroli oleh anggota meski jumlah personel terbatas juga rutin kita lakukan,” kata Kepala Sub Seksi Hukum Kepatuhan dan Komunikasi Perum Perhutani Garut, Ade Sahdan, saat dihubungi.

Baca juga: Banjir Bandang dan Longsor di Garut, Satu Orang Meninggal

Selain hutan produksi, menurut Ade, Perhutani memang juga mengelola kawasan hutan lindung.

Kawasa ini menjadi fokus bagi Perhutani agar fungsinya bisa tetap terjaga.

Menurunnya daya dukung kawasan hutan ini, di mata Aliansi Masyarakat Peduli Penanggulangan Bencana Indonesia (Ampibi) Kabupaten Garut, menjadi bukti adanya kerusakan lingkungan yang massif.

Karenanya, berbagai bencana ekologis terus terjadi di Garut.

“Ada salah tata kelola kawasan, penegakan hukum yang kurang tegas, program pemerintah di bidang lingkungan yang tak jelas arahnya, ini yang jadi penyebab mendasarnya,” jelas Andri Hidayatullah, Ketua Bidang Advokasi Ampibi Garut.

Jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa ada upaya perbaikan, menurut Andri, siklus bencana ekologis di Garut akan semakin pendek.

Baca juga: Banjir Bandang Rusak Jalan Menuju Curug Cipendok Banyumas, Sejumlah Rumah Terdampak

Bisa saja banjir bandang terjadi tiap tahun dengan skala yang dikhawatirkan bisa lebih besar.

Melihat kondisi ini, Andri mendorong pemerintah daerah segera menyusun kebijakan-kebijakan strategis di bidang lingkungan di antaranya membuat Peraturan Daerah perlindungan sumber mata air. 

Pemerintah diminta menetapkan tata kelola wilayah ramah lingkungan yang berkelanjutan, meningkatkan status perlindungan bagi kawasan-kawasan hutan yang memiliki fungsi ekologis tinggi hingga mengevaluasi pelaksanaan program-program yang bertentangan dengan prinsip tata kelola lingkungan yang baik dan berkelanjutan.

“Kita juga menuntut aparat penegak hukum melakukan upaya penegakan hukum yang tegas bagi para pelaku kejahatan lingkungan agar muncul efek jera di masyarakat,” katanya.