Ridwan Kamil: Ladang Minyak Bekas Pertamina Berpotensi Jadi Sumber Pendapatan Daerah

BANDUNG, KOMPAS.com- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang juga ketua Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) mengatakan, sumur-sumur minyak bumi tua yang ditinggalkan Pertamina bisa menjadi sumber pemasukan baru untuk pemerintah daerah.

"Ladang minyak kecil-kecil ada ribuan lebih, banyak sekali yang ditinggalkan Pertamina. Tugas kami (ADPMET) melobi pemerintah agar daerah diperkenankan mengelola aset itu menjadi formula ekonomi," kata Ridwan Kamil saat menjadi keynote speaker di kegiatan Media Gathering SKK Migas, Hotel Holiday Inn, Pasteur, Kota Bandung, Senin (3/10/2022).

Lebih lanjut pria yang akrab disapa Emil ini menjelaskan, dengan modal yang tidak terlalu besar, Emil mengatakan hasil yang didapat dari mengolah sumur minyak bumi bisa menambah PAD pemerintah daerah.

Baca juga: Ridwan Kamil: Ini Sepak Bola, Bukan Sepak Nyawa

"Migas itu cuma satu masalahnya, enggak punya duit untuk bertindak sebagai operator. Makanya kita ibarat liga, BUMD kita di liga tiga. Yang kecil-kecil tapi kecil juga puluh ratus miliar untuk PAD. Buat daerah itu besar sekali karena  jarang daerah main di investasi triliun triliun," tuturnya.

Emil menambahkan, APDMET saat ini tengah melakukan komunikasi yang intens dengan Pertamina agar daerah-daerah yang memiliki sumur minyak bumi yang sudah tidak lagi dimanfaatkan Pertamina bisa dioptimalkan kembali oleh Pemda dengan sistem bagi hasil. 

"Skemanya, income maksimal ke BUMD, Pertamina yang punya aset. Ibaratnya kita pinjam mobil yang sudah engak kepakai. Kita rawat, kita bayar secukupnya, mayoritas income ada di pemakai barunya. Yang penting bagi hasil jelas, tanggung jawab jelas. Karena dalam Migas itu yang penting sila kelima, minyak di daerah tapi kontribusi masih dianggap belum maksimal," bebernya.

Emil menyontohkan, salah satu kerjasama Pemerintah Jawa Barat dengan Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ). Dalam kerjasama tersebut, Pemprov Jawa Barat mampu mendapatkan keuntungan hingga Rp.300 miliar.

"Jabar dapat Rp 300 miliar pertahun dari ONWJ ladang minyak dengan pertamina di Karawang. Sebentar lagi Insya Allah menyusul Kaltim dan Aceh," ucapnya.

Lebih lanjut Emil menyampaikan bahwa APDMET terus memperjuangkan participating interest 10 persen sebagai bagian dari upaya memberikan kesejahteraan untuk daerah.

Terkait dengan energi, dia  menyampaikan bahwa ada 3 prinsip yang terus diperjuangkan yaitu murah, bersih dan berkelanjutan.

Selain itu, Emil menambahkan saat ini yang diperlukan juga adalah  melatih untuk melepaskan ketergantungan minyak dan beralih ke energi gas yang masuk kategori energi terbarukan.

Menurut dia, meski jumlah gas yang dimiliki Indonesia saat ini sangat banyak, tetapi belum termanfaatkan dengan optimal.

"SKK Migas punya tanggung jawab, bagaimana agar potensi gas yang besar tersebut dapat ditindaklanjuti dnegan transisi konversi gas bisa dimaksimalkan sebelum berada sebagai negara yang sepenuhnya menerapkan penggunaan EBT. Sehingga upaya mendorong penggunaan EBT juga harus sejalan dengan penggunaan energi gas yang lebih besar untuk mengurangi penggunaan minyak," tandasnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Sekretaris SKK Migas Taslim Z Yunus mengatakan, proses transisi energi dari energi berbasis fosil ke energi yang lebih bersih membutuhkan ketersediaan kecukupan energi minyak dan gas sebagai salah satu sumber energi utama yang digunakan saat ini.

Melonjaknya harga minyak dan gas dunia menyebabkan beban keuangan negara dengan tingginya beban subsidi energi.

Indonesia memiliki 128 cekungan migas, yang sudah berproduksi sebanyak 20 cekungan dan sisanya menjadi tantangan bagaimana dapat diproduksi sehingga dapat menjadi penopang ketahan energi nasional

Untuk saat ini, menurut Taslim potensi migas nasional lebih didominasi oleh gas, sehingga menjadi tantangan bersama bagaimana gas dapat dimanfaatkan dengan baik  menggantikan peran minyak, sehingga produksi gas di Indonesia yang surplus dapat mengompensasi kekurangan minyak yang saat ini sebagaian besar masih impor.

“Industri migas saat ini bersaing dengan energi terbarukan, beberapa negara di Eropa sudah menghentikan pembiayaan energi fosil. Seiring dengan komitmen Indonesia menuju nett zero emission sampai 2060, maka gas menjadi salah satu alternatif dalam mengisi energi transisi, sampai sumber energi bersih siap memenuhi kebutuhan energi nasional”, kata  Taslim.

Taslim menjelaskan, posisi Indonesia saat ini masih dirasa kurang menarik bagi investor dibandingkan negara lain.

Baca juga: Anies Diusung Nasdem Jadi Capres, Ridwan Kamil: Selamat Pak Anies Baswedan

Melalui ADPMET, SKK Migas mengharapkan dukungan dari Pemerintah Daerah untuk bersama-sama meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia, untuk mendukung target pencapaian peningkatan produksi migas nasional di tahun 2030 yaitu produksi minyak 1 juta barel dan gas 12 BSCFD.

Terkait upaya peningkatan produksi migas nasional, Taslim menyampaikan bawah SKK Migas terus berupaya memaksimalkan aset yang sudah ada menjadi produksi, mempercepat Enhanced Oil Recovery (EOR), mengakselerasi temuan yang ada menjadi produksi dan melakukan eksplorasi yang masif.

Untuk mewujudkannya maka membutuhkan dukungan dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan Pemerintah Daerah penghasil migas.