Pemilik Ponpes yang Denda Santri Rp 37 Juta Dipanggil Kemenag Kabupaten Bandung

Namun, kata dia, sanksi berupa denda tersebut ternyata bersifat elastis, artinya bisa dibayar atau tidak, tergantung komunikasi yang dibangun.

"Itu hanya sebuah komitmen saja bahwa ketika dia (orangtuanya) memasukan anaknya ke situ (pondok pesantren) harus bisa mengikuti sebuah aturan agar tidak terjadi indispliner dan denda itu sebetulnya elastis bisa diberlakukan bisa tidak," tutur dia.

Baca juga: Santri Didenda Rp 37 Juta oleh Pesantren, Kemenag Bandung: Kami Akan Evaluasi

Pemilik ponpes sempat mendatangi KPAID kabupaten Tasikmalaya

Abdurahim menyebut, pengasuh Ponpes tersebut sudah mendatangi pihak KPAID Kabupaten Tasikmalaya untuk mengkonfirmasi adanya persoalan itu.

Namun, saat pertemuan tersebut pihak Ponpes belum bertemu langsung dengan ketua atau kepala KPAID Kabupaten Tasikmalaya.

"Sekarang dengan KPAID sudah clear atau belum, jawabnya belum. Pihak KPAID Kabupaten Tasikmalaya, meminta pengasuh RQM untuk datang hari ini," ungkap dia.

Berdasarkan keterangan dari pihak Ponpes, rencananya pihak KPAID akan memanggil kembali pada Senin mendatang.

"Tapi pengasuh RQM nya taat kok, dia datang langsung ke KPAID untuk mengkonfirmasi hanya dia tidak bertemu dengan kepala atau ketuanya, hanya dengan staff nya, dan dia menyatakan belum puas, karena namanya juga staff. Tapi nanti mereka (KPAID) akan mengagendakan RQM ke sana lagi hari Senin," terang dia.