Sidang Doni Salmanan, Kuasa Hukum Tolak Dakwaan Jaksa

BANDUNG, KOMPAS.com - Sidang kasus penipuan Platfrom investasi Quotex Binary Option dengan terdakwa Doni Muhammad Taufik atau Doni Salmanan, memasuki pembacaan nota pembelaan atau pledoi terdakwa. 

Nota pembelaan dibacakan kuasa hukum terdakwa, Ikbar Firdaus, di Pengadilan Negeri (PN) Bale Bandung, Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (1/12/2022).

Dalam pledoi, Doni Salmanan menyangkal pasal yang didakwakan terkait pasal UU ITE.

Baca juga: Korban Doni Salmanan Puas dengan Tuntutan JPU, Berharap Hakim Kabulkan Ganti Rugi

Menurutnya, pasal 45 Ayat 1 Junto Pasal 28 Ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, sama sekali tidak terbukti dilakukan kliennya.

Sesuai dengan terjemahan Undang-undang, pasal tersebut hanya bisa dijeratkan pada seseorang yang terlibat langsung pada suatu proses transaksi.

"Dalam hal ini terdakwa hanya mengarahkan saja para member untuk melakukan langkah-langkah agar meraih kemenangan," kata dia, Kamis.  

Meski demikian, pihaknya membenarkan jika terdakwa mengarahkan para member melalui sosial media atau platfrom tertentu, seperi YouTube.

Baca juga: Sidang Doni Salmanan, JPU: Terdakwa Harus Ganti Rugi Korban Rp 17 Miliar

Namun dalam nota pembelaan tersebut, terdakwa hanya mengarahkan sesuai dengan apa yang diinstruksikan platform Binary Option Quotex.

"Pasal yang dijeratkan pada terdakwa tersebut dianggap multitafsir, bagi penyidik dan perangkat lainnya," ujarnya.

Tak hanya itu, kuasa hukum terdakwa juga membantah jika terdakwa menyampaikan berita bohong saat menjalankan tugas sebagai afiliator.

Menurutnya, ajakan yang diperuntukan bagi para member tersebut, merupakan naskah yang sudah ada serta disediakan platform Binary Option Quotex.

"Terkait berita bohong, terdakwa hanya bertugas sebagai afiliator dan seorang trader saja, terkait ajakan baik dari naskah atau step by step yang disampaikan pada saksi merupakan murni dari Platfrom Quotex, bukan hasil karangan terdakwa," ungkapnya.

Pihak kuasa hukum menyebut, dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menyebutkan bahwa platfrom Binary Option Quotex merupakan aplikasi judi, merupakan salah besar.

"Pemahaman JPU tentang platfrom tersebut merupakan sebuah kesalahan, pasalnya di beberapa negara platfrom ini masih aktif bahkan hingga saat ini masih bisa diakses," tutur dia.

Ikbar menyampaikan, pasal yang didakwakan terhadap kliennya harus kembali diuji, apakah pasal tersebut sesuai dengan fakta persidangan atau tidak.

"Konstruksi hukum yang di sampaikan JPU hanya bersifat Parsial, tanpa melihat objektifitas hukum, kebenaran harus diungkapkan berdasarkan fakta materil bukan opini," jelas dia.

Menolak Keterangan Saksi JPU

Selain itu, dalam nota pembelaannya, penasehat hukum menolak secara tegas keterangan saksi-saksi dari JPU yang telah dihadirkan.

Menurutnya, ada berbagai kejanggalan dalam proses menghadirkan sanksi. Banyak saksi yang tidak terdaftar atau belum di-BAP penyidik.

JPU pun dinilai melanggar tata tertib persidangan yakni kembali memohon untuk menghadirkan saksi, saat agenda sidang sedang menghadirkan saksi dari kuasa hukum.

"Terungkap ketidaklaziman, setelah JPU menghadirkan kembali saksi, padahal  saat itu persidangan sudah memasuki agenda pembuktian keterangan saksi dari kuasa hukum, selain itu saksi tersebut tidak di sumpah terlebih dahulu," bebernya.

Tak hanya itu, Ikbar menyebut, saat dakwaan, JPU menyebut bahwa terdakwa menampung dana dari member untuk bermain trading.

Padahal, setiap dana dari member langsung menuju rekening dari platform Binary Option tanpa masuk ke rekening terdakwa.

Sementara, sebelum memulai permainan, kata Ikbar, hampir semua member diberikan peringatan terkait risiko mengikuti permainan platform Binary Option.

"Kami akan buktikan, bahwa adanya perjanjian yang harus di penuhi oleh para member ketika mengikuti permainan tersebut," ungkapnya.

Ikbar mengatakan, para member yang menyebutkan dirinya sebagai korban sebanyak 25.000 orang.

Namun, yang terdaftar dalam Paguyuban Doni Salmanan hanya 172 orang. Hal itu, sambung dia, tidak sesuai dengan dakwaan yang didakwakan oleh JPU.

"Korban yang berjumlah 25.000 orang tapi yang mendaftar sebagai korban 100 orang lebih, hal itu tidak satu persen pun dari jumlah orang yang menganggap korban terdakwa. Hal itu kami menganggap member yang lain dianggap pernah mengalami kemenang," tuturnya.

Pihak kuasa hukum berkesimpulan, kliennya tidak melakukan tindak pidana yang memiliki unsur kesengajaan.

"Perbuatan terdakwa bukan tindakan yang memiliki unsur kesengajaan. Kami melihat, terdakwa hanya menjalankan tugasnya sebagai trader mengarahkan, namun para saksi menyebutkan hal yang berbeda," tutur dia.

Diketahui sidang Doni Salmanan dimulai pukul 14.00 WIB, meskipun jadwal disidangkan pukul 09.00 WIB.

Terdakwa, masih menjalani sidang secara daring dan mengikuti sidang tersebut dari Lapas Narkotika Kelas II A Jelekong.

Dalam sidang tersebut, terdakwa berencana akan membacakan pledoi setelah Tim Kuasa Hukum membacakan nota pembelaan.