Jumlah Kendaraan di Bandung Dekati Populasi Penduduk, Ridwan Kamil Harap Ada Kebijakan dari Pusat

BANDUNG, KOMPAS.com- Jumlah kendaraan di Kota Bandung mendekati angka populasi penduduk Kota Kembang.

Data Dinas Perhubungan Kota Bandung menyebut, jumlah kendaraan saat ini mencapai 2,2 juta unit, sementara populasi penduduk Kota Bandung berjumlah 2,4 juta jiwa.

Artinya, tiap orang di Kota Bandung memiliki satu kendaraan. Situasi tersebut menyebabkan kepadatan kendaraan di Kota Bandung kian meningkat.

Baca juga: Jumlah Kendaraan di Kota Bandung Hampir Setara Populasi Penduduknya, Pakar Transportasi Sebut Ganjil Genap Bukan Solusi

Menanggapi hal itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, tingginya angka kendaraan di Bandung dipengaruhi kebijakan ekonomi manufaktur kendaraan di Indonesia yang tak memiliki aturan batasan.

"Ya tidak bisa dihindari karena politik ekonomi manufaktur kendaraan kan tidak ada pembatasan. Kalau di Singapura itu ada kuotanya sehingga populasinya tetap, penduduknya berapa," kata Emil, sapaan Ridwan Kamil, di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (13/2/2023).

"Jadi kalau di Singapura beli kendaraan itu beli lelangnya dan beli mobilnya jadi angkanya dua. Tadi kebijakan pusatnya tidak ada, karena tidak ada maka orang serumah bisa punya tiga kendaraan, bapaknya, ibunya, anaknya," tutur Emil.

Emil pun berharap hal ini bisa mendapat atensi dari pemerintah pusat untuk menyeimbangkan kebijakan ekonomi sektor otomotif dengan realita lalu lintas.

Baca juga: Alasan Bandung Semakin Macet karena Jumlah Kendaraan Hampir Sama dengan Populasi Penduduk

"Sehingga mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita semua khususnya kebijakan di pusat untuk menyeimbangkan juga antara ekonomi otomotif juga dengan realita lalu lintas," ungkapnya.

Emil menambahkan, situasi tersebut juga berhubungan dengan kebijakan pemerintah dalam membangun moda transportasi massal.

Dalam kasus di Jabar, kata Emil, urusan transportasi publik cukup pelik lantaran lintas wilayah.

"Kan selalu dihubungkan dengan transportasi publik. Saya udah sampaikan berkali-kali kami (Jabar) beda dengan Jakarta yang satu komando. Kalau di Jawa Barat, Bandung Raya, harus membuat sefrekuensi kan wali kotanya, bupatinya," katanya.

Baca juga: Kemacetan di Area JIS Saat Konser Dewa 19, Kadishub DKI Klaim Sudah Lakukan Rekayasa Lalin

Pemprov Jabar, sambung Emil, bukan tanpa upaya menyikapi masalah kemacetan.

Saat ini, baru terbentuk Badan Cekungan Bandung sebagai wadah untuk berkoordinasi menyelesaikan masalah lintas wilayah termasuk transportasi massal.

"Kemudian BRT sudah dimulai yang berproses. Jadi poinnya mengatasi masalah itu kami sudah memulai belum memanen. Jadi kalau ditanya masih banyak (masalah) ya masih masih banyak. Tapi bahwa apakah sudah dilakukan upaya, sudah dilakukan upaya cuman masih bertahap," jelasnya.