Terungkap Penyebab Belum Dibayarnya Honor Guru Pamong di Jabar Rp 21 Miliar

BANDUNG, KOMPAS.com - Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Wahyu Mijaya, membenarkan belum dibayarnya honor guru pamong selama 2022.

Saat ini, sambung Wahyu, Pemprov Jabar tengah mencari solusi untuk segera membayar honor tersebut.

"Skema pembayarannya masih dogodok. Pada prinsipnya ini jadi perhatian kami, artinya tidak dibiarkan ini terus kami upayakan," kata Wahyu saat dikonfirmasi lewat telepon seluler, Sabtu (18/3/2023).

Baca juga: Pemprov Jabar Nunggak Honor Guru Pamong hingga Rp 21 Miliar

Wahyu tak memberi penjelasan soal alasan pembayaran honor guru pamong tak masuk dalam anggaran murni di tahun 2023.

"Kaitan dengan guru pamong jadi di 2022 itu tidak teralokasikan anggarannya. Kemudian 2023 juga sama," kata dia.

Disdik Jabar, sambung Wahyu, sempat menawarkan solusi pembayaran honor guru pamong akan dilakukan pada anggaran perubahan menjelang akhir 2023.

Baca juga: Pengungsi Longsor Serasan Mulai Kembali ke Rumahnya, Tersisa 696 Orang di Pengungsian

Namun, jumlah honor yang dibayarkan kurang dari setengahnya. Adapun honor guru pamong senilai Rp 935.000 per orang per bulan.

"Itu sudah ada pertemuan antara guru pamong dengan kami dan komisi V DPRD Jabar, ada Bappeda dan BPKAD. Untuk pembayaran honor tahun 2022 kami sedang mengupayakan agar bisa direalisasikan. Saat pertemuan dengan guru pamong kita sudah menyampaikan itu. Jadi kalau dibayarkan saat ini kita belum bisa membayar senilai biasanya," tutur Wahyu.

"Jadi kita hanya bisa kurang dari setengah nilai yang dibayarkan. Karena kita berdiskusi dengan guru pamong mereka tetap ingin nilai sama sehingga kita sama-sama mendiskusikan dan yang memungkinkan di (anggaran) perubahan," jelasnya.

Seperti diberitakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menunggak pembayaran honor guru pamong SMA/SMK terbuka di Jabar sejak tahun 2022.