Duduk Perkara Kades di Pandeglang Ajak Warganya Golput pada Pileg 2024

KOMPAS.com - Syukur, Ketua Ikatan Kepala Desa (Ikades) Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Banten, melontarkan kekecewaannya kepada anggota DPRD Pandeglang.

Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Desa (Kades) Babakan Keusik marah karena tak ada satu pun anggota dewan yang hadir dalam upacara HUT Ke-78 RI di Kecamatan Patia.

Bahkan, dalam video berdurasi 49 detik yang beredar, Syukur mengajak warga Kecamatan Patia golput atau tak mencoblos pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

"Satu pernyataan sikap dari saya Ketua Ikades Patia bahwa tahun 2024 untuk pemilihan legislatif tidak akan pernah ada di Kecamatan Patia," kata Syukur dalam video yang diterima TribunBanten.com, Kamis (17/8/2023).

"Sementara masyarakat dari pelosok datang untuk memeriahkan acara ini, tapi anggota dewan satu pun tidak ada perwakilan. Tahun 2024 Golput untuk Kecamatan Patia," sambungnya.

Baca juga: Video Pelatih Paskibraka Sulbar Viral Marah Usai Upacara, Diduga Persoalkan Kualitas Kaus Tangan

Ditanya soal video tersebut, Syukur mengaku bahwa pernyataannya itu merupakan bentuk kekecewaannya kepada anggota DPRD Pandeglang.

Dia menjelaskan, dalam surat tugas yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Pandeglang, Tb Udi Juhdi, anggota dewan hanya datang ke 28 kecamatan di Kabupaten Pandeglang untuk membacakan teks proklamasi.

Sementara 7 kecamatan lainnya, yakni Kecamatan Patia, Cisata, Karangtanjung, Cibitung, Majasari, Mekarjaya, dan Kecamatan Pandeglang tidak terdaftar untuk dihadiri.

"Tidak masalah kalau tidak hadir, karena apa? mungkin ada kesibukan atau apalah, sementara rilis dari (pemerintah) kabupaten itu tidak ada namanya Kecamatan Patia. Padahal Kecamatan Patia kan udah belasan tahun ada," ujar Syukur.

Terkait seruannya kepada masyarakat agar tak menggunakan gak pilihnya pada Pileg 2024, Syukur mengatakan, dia perlu membicarakan hal itu dengan kades lain di Kecamatan Patia.

Baca juga: Progres Pembangunan IKN Sudah 38 Persen, Tahun Depan Dipastikan Presiden Pimpin Upacara 17 Agustus di Sana

"(2024 Golput?) tergantung teman-teman kepala desa saja, karena di Patia ada 10 kepala desa," ucap Syukur.

Syukur pun membenarkan bahwa Sekretariat DPRD Pandeglang telah memberi klarifikasi dan meminta maaf atas masalah tersebut.

"Tentunya kami sebagai manusia memaafkan hal tersebut, masyarakat Patia sudah memaafkan, kami berharap kejadian ini tidak terulang lagi," terangnya.

Penjelasan pihak DPRD

Sekretaris DPRD Kabupaten Pandeglang, Puji Widodo menyampaikan, pihaknya telah menugaskan anggotanya untuk hadir dalam upacara HUT Ke-78 RI di semua kecamatan di Kabupaten Pandeglang.

Dia menambahkan, anggota dewan yang seharusnya hadir di Kecamatan Patia adalah Novia Rahtami dari Fraksi Partai Demokrat.

Baca juga: Abu Bakar Baasyir Hadir di Upacara HUT Ke-78 RI di Ponpes Al Mukmin Ngruki Sukoharjo

Namun menjelang acara tersebut, Fraksi Partai Demokrat merilis surat pemberitahuan tentang adanya acara bagi anggota fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Pandeglang.

"Dalam surat itu anggota fraksi diharapkan hadir pada acara partai untuk memperingati HUT RI di Pacitan, sehingga ibu Novia tidak bisa hadir," ungkap Puji, Kamis (17/8/2023).

Sementara itu, tak ada anggota dewan yang siap menggantikan peran Novia di Kecamatan Patia karena mereka pun telah ditugaskan di kecamatan lainnya.

Saling memaafkan

Puji menyatakan, pihaknya telah mendatangi pemerintah Kecamatan Patia serta Ikades setempat untuk klarifikasi sekaligus meminta maaf atas persoalan tersebut.

"Kita tetap harus menjaga keutuhan bermasyarakat, jangan sampai ada kegaduhan akibat hal ini, dan saya memohon maaf kepada pimpinan dan anggota DPRD, atas pelayanan dan fasilitasi yang diberikan oleh sekretariat DPRD dengan kondisi ini," papar Puji.

Baca juga: Gembiranya Siswa Ikuti Upacara Kemerdekaan di Perbatasan Negara…

"Saya akan evaluasi jajaran pejabat yang ditugasi memfasilitasi ini di lingkungan sekretariat," tandasnya.

Tak tergoda golput

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten, Mohammad Ihsan meminta masyarakat tak terpengaruh seruan golongan putih (Golput) yang dilontarkan Syukur.

"KPU berharap masyarakat pemilih untuk tidak tergoda oleh ajakan memilih Golput," tutur Ihsan.

"Golput hanya akan merugikan masyarakat," imbuhnya.

Menurut Ihsan, masyarakat masih memiliki cukup waktu untuk mengenali calon pemimpinnya dengan mempelajari rekam jejak, visi, serta misinya.

"Pemilu merupakan kesempatan yang baik untuk memilih pemimpin yang berkualitas untuk membangun bangsa ini," pungkasnya.