9 Poin Deklarasi ITB, Mengawal Demokrasi dan Pemilu Jurdil

KOMPAS.com - Sejumlah guru besar dan dosen Institut Teknologi Bandung (ITB) menggelar deklarasi jelang pemilihan umum (Pilpres) 2024.

Menurut guru besar Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) ITB, Yasraf Amir Piliang, deklarasi dan pernuataan sikap itu adalah wujud keprihatinan terhadap proses demokrasi yang saat ini dianggap berjalan mundur.

Kemunduran itu terlihat karena adanya keberpihakan pemerintah terhadap proses Pemilu 2024.

Baca juga: Video Porno Muncul Saat Guru Besar ITB Deklarasi Pemilu Adil, Diduga Ada Penyusup

"Kita mengatakan deklarasi ini karena khawatir Pemilu nanti itu menjadi Pemilu yang berkebalikan dengan Pemilu yang berkeadaban, menjadi Pemilu yang tidak berkeadaban, Pemilu yang curang, Pemilu yang tidak didasari dengan keterbukaan, Pemilu yang didasari oleh akal-akalan. Itu kekhawatiran kami," katanya.

Netral, jujur dan adil

iStockphoto/Abudzaky Suryana Masyarakat bisa mengurus pindah TPS untuk Pemilu 2024 hingga 7 Februari 2024.

Amir menjelaskan, deklarasi di Gedung Sabuga ITB, Jalan Tamansari, Kota Bandung, diikuti banyak pihak. Dirinya juga menegaskan deklarasi itu tidak mengatasnamakan lembaga ITB tetapi pandangan dan sikap akademisi. 

Poin deklarasi

Berikut 9 poin dalam deklarasi ITB Peduli Demokrasi Berintegritas  tersebut:

1. Mendukung Pilpres yang jujur, adil, dan damai, serta menjunjung hak asasi setiap pemilih.
2. Mendukung pemimpin sebagai negarawan serta menjadi teladan dalam menegakkan aturan hukum dan etika publik untuk membangun demokrasi yang berkualitas.
3. Mendukung pemimpin dan pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai tujuan mewujudkan negara republik Indonesia sebagai negara hukum, yang menjunjung tinggi asas-asas ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan.
4. Mendukung pemimpin dan pihak-pihak yang terlibat untuk menjunjung sikap netral dan non-partisan dalam proses demokrasi, yang berada di atas semua kelompok dan golongan.
5. Mendorong para pemimpin bangsa untuk berperan sebagai penengah dalam masyarakat yang terpolarisasi saat ini, dengan mengayomi semua kelompok dan golongan yang berbeda, untuk menghindari keterbelahan masyarakat yang mengancam kesatuan bangsa.
6. Mendorong pemimpin dan pihak-pihak yang terlibat untuk mendahulukan kepentingan negara-bangsa yang lebih besar di atas kepentingan kelompok dalam setiap tindakannya, dengan semangat kebersamaan, kerja sama, dilandasi asas keadilan dan inklusivitas.
7. Mendorong pemimpin dan pihak pihak yang terlibat menjalankan sikap adil dan berpihak kepada semua dalam proses demokrasi, dengan memberikan fasilitas dan perlakuan yang sama bagi setiap kontestan Pilpres, untuk menjaga pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
8. Mendorong pemimpin dan pihak-pihak yang terlibat untuk mendahulukan pembangunan fondasi kepemimpinan bangsa yang kuat secara terstruktur dan sistematis untuk mempersiapkan pemimpin masa depan, yang memiliki integritas, rasa keadilan, prestasi, serta kinerja tinggi, untuk membawa kepada kemajuan bangsa.
9. Mendorong pemimpin meningkatkan kualitas institusi pendidikan dan sumberdayanya dengan memanfaatkan kekayaan sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan dengan prioritas menggunakan sumberdaya dan teknologi dalam negeri