Pemkab Bandung Barat Defisit Anggaran, Ribuan Honorer Bakal Dirumahkan Oktober 2022

BANDUNG BARAT, KOMPAS.com - Harap-harap cemas tengah dirasa ribuan tenaga kerja kontrak (TKK) Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat (KBB), pasalnya pemerintah berencana merumahkan mereka pada Oktober 2022.

Wacana tersebut berangkat dari defisit anggaran yang tengah dialami Pemkab Bandung Barat, APBD tahun ini hanya mampu membiayai TKK sampai September 2022 saja.

Sekretaris Daerah KBB Asep Sodikin mengatakan, hasil dari kajian Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) KBB menyatakan keterbatasan anggaran ini berimbas pada honorarium TKK tidak bisa full 12 bulan bulan hingga akhir tahun ini.

Baca juga: Nasib Horor 4.000 Pegawai Honorer Babel, Bakal Diberhentikan Tahun 2023

"Kondisi keuangan Pemda Bandung Barat memang sedang terbatas. Untuk menggaji TKK kenyataannya memang hanya sanggup untuk 9 bulan," ungkap Asep saat ditemui di kantornya, Jumat (29/7/2022).

Sedikitnya, jumlah tenaga yang kini bekerja di perkantoran Pemkab Bandung Barat lebih dari 3.500 tenaga honorer, ribuan tenaga honorer tersebut saat ini masih was-was menanti kejelasan nasib untuk bulan Oktober hingga Desember.

Saat ini, Pemkab Bandung Barat masih mencari solusi bagaimana agar krisis keuangan yang tengah melanda bisa teratasi, sebab di sisi lain Pemkab Bandung Barat masih sangat menbutuhkan tenaga hoborer untuk menyelesaikan program-program yang dijalankan.

"Realitanya kan ada di dua sisi berebeda, di satu sisi anggarannya enggak ada sementara di sisi lain kita (Pemda KBB) butuh tenaga honorer," kata Asep.

Baca juga: Cerita Guru Honorer di Pelosok NTB, Sudah 17 Tahun Mengabdi, Digaji Rp 83.000 Per Bulan

Pemkab Bandung Barat masih mencari formula demi bisa menutup defisit anggaran setidaknya hingga pengesahan APBD Perubahan.

Di awal  2022, Pemkab Bandung Barat sempat membuat skenario untuk memangkas besaran gaji para tenaga honorer agar anggarannya cukup hingga satu tahun penuh.

Namun kebijakan tersebut akhirnya dibatalkan karena desakan para tenaga honorer yang menolak untuk pemangkasan upah.

"Saat ini, kekurangan anggaran yang 3 bulan itu masih dicari dan itu sekali lagi disebabkan karena terbatasnya anggaran," ucap Asep.