Cak Imin Usul Jabatan Gubernur Dihapus, Ridwan Kamil: Bisa Referendum, Tanya Rakyat Satu-satu

KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin mengusulkan penghapusan jabatan gubernur dan meniadakan pemilihan gubernur (Pilgub).

Menanggapi usulan tersebut, Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil mengatakan, pemilihan kepala daerah adalah kehendak rakyat.

"Republik (Indonesia) ini dibangun atas dasar kesepakatan. Lahirnya institusi presiden, partai, kegubernuran, kewalikotaan, kebupatian, itu adalah kesepakatan rakyat," kata Ridwan Kamil, di Bandung, Jumat (3/2/2023), dikutip dari TribunJabar.id, Sabtu (4/2/2023).

"Jadi kesimpulannya, kalau mau ada perubahan-perubahan, harus bertanya dengan arif bijaksana kepada rakyat," imbuh pria yang akrab disapa Emil itu.

Baca juga: Cak Imin Usul Gubernur Dihapus, FX Rudy Beri Sindiran: Belum Pernah Jadi Gubernur Soalnya

Dia menjelaskan, pemikiran negarawan seperti yang dilontarkan Cak Imin itu belum tentu sejalan dengan keinginan rakyat.

"Kalau mau bertanya apa manfaat Gubernur Jabar, misalnya, silakan tanyakan ke rakyat Jabar," ujar Ridwan Kamil.

"Jadi bijaknya tanya kepada rakyat. Bentuknya bisa referendum, menanyai rakyat satu-satu, dan kalau hasilnya rakyatnya berkehendak beda, kita hormati," sambungnya.

Peran gubernur krusial

Sebelumnya, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, juga ikut menanggapi usulan penghapusan jabatan gubernur itu.

Baca juga: Jokowi soal Usulan Jabatan Gubernur Ditiadakan: Rentang Kontrolnya Terlalu Jauh dari Pusat

Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu menilai, jabatan gubernur sangat krusial, khususnya bagi pemerintah daerah (Pemda).

"Ya, (peran gubernur) krusial sekali," ucap Gibran, di Solo, Jawa Tengah (Jateng), sebagaimana diberitakan regional.kompas.com, Kamis (2/2/2023).

Gibran menerangkan, selama ini dia kerap mendapat arahan dan menyampaikan koordinasi antar wilayah yang macet kepada gubernur.

"Kita selalu dapat arahan dari gubernur. Kalau misalnya koordinasi antar wilayah tidak jalan, ya saya mengeluh sama Pak Gubernur. Diselesaikan Pak Gubernur," ungkapnya.

Menurutnya, jika tak ada jabatan gubernur, koordinasi antar wilayah akan sulit tercapai atau macet.

"Ya sulit. Harus ada gubernur," pungkasnya.

Sumber: Kompas.com (Penulis: Kontributor Solo, Labib Zamani | Editor: Ardi Priyatno Utomo), Tribun Jabar