Lucky Hakim Mundur, Pengamat Politik Unpad: Harus Ada Tanggung Jawab Moral

BANDUNG, KOMPAS.com - Wakil Bupati Indramayu Lucky Hakim mundur dari jabatannya sebagai wakil bupati.

Salah satu penyebabnya, ia merasa kurang mendapat porsi dalam proses pemerintahan.

Pengamat politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Firman Manan mengamati, keputusan mundur tersebut merupakan rangkaian masalah sejak awal pencalonan.

"Sejak awal juga sudah ada problem dalam konteks pemasangan pasangan. Biasanya memang pemasangan tidak didasarkan kecocokan antara kepala daerah dan wakil karena hanya untuk memenuhi kebutuhan koalisi. Maksudnya, sejak awal tidak dibangun komunikasi yang baik sehingga chemistry-nya tidak terbentuk," ujar Firman saat dihubungi via telepon seluler, Kamis (16/2/2023).

Baca juga: Mundur dari Jabatan Wabup Indramayu, Lucky Hakim Ungkit Janji Kampanye yang Tak Bisa Dipenuhi

Ia menilai, mundur dari posisi wakil bupati juga bukan keputusan bijak mengingat Lucky telah melakukan kontrak politik dengan masyarakat.

"Karena masalahnya dipilih, ketika mundur ada kontrak politik yang tidak diselesaikan, amanahnya kepada publik apapun alasannya. Justru yang harus dipikirkan ini kontrak dengan rakyat," ucapnya.

"Dalam hal lebih jauh, ini kan kontrak politik dengan publik dengan warga Indramayu selama lima tahun. Jadi seharusnya ada tanggung jawab moral untuk menyelesaikan mandat dari warga. Karena mereka dipilih bukan diangkat," tutur Firman.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan memanggil Lucky dan Nina Agustina (bupati Indramayu) untuk mengonfirmasi hal tersebut. Menurut Firman, hal tersebut bisa dilakukan agar tercipta ruang dialog.

"Gubernur perwakilan pemerintah pusat bisa saja memberikan saran. Tapi pada akhirnya kembali kepada bupati dan wakilnya. Sebetulnya masih ada ruang komunikasi," ucapnya.

Baca juga: Respons Ridwan Kamil hingga Bupati Indramayu Terkait Surat Pengunduran Diri Lucky Hakim

Bahkan, kata Firman, partai pengusung dan DPRD idealnya bisa lebih sensitif dalam proses mengawasi kinerja eksekutif.

"Termasuk partai politik pengusung bisa saja karena merka punya tanggung jawab untuk mengawal pasangan ini harmonis selesai lima tahun. Ini kan problem, DPRD juga harusnya punya sensitivitas kalau melihat ada potensi konflik dari mereka, secara mekanisme kelembagaan bisa dilakukan," jelasnya.

Ia melanjutkan, jam terbang memang cukup penting dalam dunia politik. Meski demikian, apapun latar belakangnya, tiap orang yang terjun menjadi pejabat publik harus punya tanggung jawab serta kedewasaan dalam berpolitik.

"Apa pun latar belakangnya ketika sudah jadi politisi dan menduduki jabatan publik harus punya sikap dan tingkah laku seperti politisi dan pejabat publik. Harus bisa menahan diri, menahan ego, bisa kompromi, harusnya hal begini bisa dikompromikan tidak harus dengan cara sampai mundur," kata Firman.