Pj Gubernur Jabar Tegur Panitia Acara Anies dan Kaesang di Bandung
BANDUNG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat melayangkan teguran kepada panitia acara diskusi yang menghadirkan bakal calon presiden, Anies Baswedan di Gedung Indonesia Menggugat (GIM), Kota Bandung, Jawa Barat pada Minggu (8/10/2023).
Selain itu, teguran juga dilayangkan kepada panitia Kongkow Milenial yang dihadiri Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, di Sport Jabar Arcamanik, Kota Bandung di hari yang sama.
"Semuanya dikirim teguran," ujar Penjabat (Pj) Gubenur Jabar, Bey Triadi Machumudin di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (9/10/2023).
Baca juga: Disparbud Jabar Buka Suara Soal Pelarangan Acara Anies Baswedan di GIM
Bey menyebutkan, pelarangan acara diskusi di GIM karena adanya baliho yang menyatakan dukungan kepada salah satu bacapres.
Lebih lanjut, pelarangan ini sesuai dengan imbauan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 766/PL.01.6-SD/05/2023 terkait Imbauan Tidak Memasang Alat Peraga Sosialisasi yang Menyerupai Alat Peraga Kampanye di Tempat Ibadah, Rumah Sakit, Gedung Pemerintah termasuk Fasilitas Milik TNI/Polri dan BUMN/BUMD.
Bahkan, dipertegas lagi lewat Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
"Lihat ada baliho-baliho tulisan capres cawapres dan sudah jelas aturan KPU melarang itu adanya pelaksanaan bersifat seperti kampanye, sebelum kampanye dan dengan demikian teman-teman ASN ini Disparbud Jabar hanya menegakan aturan menurunkan baliho," katanya.
Bey mengatakan, beberapa hari sebelumnya, panitia acara diskusi di GIM yakni Poros Anak Muda Sosia Politika telah mengirimkan permohonan izin kepada Disparbud Jabar.
Dalam surat permohonan tersebut, disebutkan bahwa acara di GIM berupa diskusi.
Namun setelah dilakukan pengecekan pada Sabtu (7/10/2023) oleh ASN Disparbud Jabar, ditemukan sejumlah pelanggaran yakni baliho pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
"Satu hari jelang acara, pada Sabtu malam teman-teman dari Disparbud Jabar lakukan pengecekan. Saya kira juga Pak Anies sebagai mantan gubernur paham bawah ada aturan yang harus ditegakan oleh para ASN ini," ucap dia.
"(ASN) memberikan konfirmasi ulang kepada pemohon ternyata ini bukan diskusi, ada politiknya. Kemudian informasi kepada kepala Disparbud disampaikan bahwa berarti izin kami cabut dan di situ pemohon mengerti," tambah Bey.
Sementara itu, Bey menyebutkan, acara yang dihadiri Kaesang Pangarep tidak menampilkan atribut partai tertentu.
Dalam acaranya pun, putra bungsu Presiden Joko Widodo itu tidak mendorong audiens untuk memilih salah satu bacapres.
"Tidak ada sama sekali atribut partai dan dalam diskusinya pun Mas Kaesang tidak sampaikan sama sekali ajakan memilih calon tertentu, partai tertentu. Bahkan beliau menyebutkan semua capres dan partai dan ajak berikan hak suara pada pemilu," ujarnya.
