Anies Janji Selesaikan Masalah Sulitnya Dapat Rumah Bagi Warga Bogor Jika Terpilih

BOGOR, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, berjanji menyelesaikan masalah sulitnya mendapatkan rumah bagi warga Bogor, Jawa Barat.

Anies menyebut, banyak masyarakat yang tidak memiliki rumah lantaran akses dan syarat kredit pemilikan rumah (KPR) sangat sulit.

"Yang pada tinggal di Bogor itu banyak yang pengen punya rumah, tapi susah sekali syaratnya. Jadi banyak sekali yang ngantri belum punya dan kepengen dapat rumah, ada 12,7 juta keluarga di Indonesia. Kalau di Jabodetabek ini jumlahnya 2,9 juta keluarga yang ingin punya rumah, tapi tidak bisa dapat KPR," kata Anies dalam kampanye perdananya yang digelar di Gor Laga Satria Laga Tangkas, Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/11/2023).

Baca juga: Anies Kampanye di Bandung Besok, Mesin Prabowo Bergerak, Ganjar Buka Hotline Pengaduan

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengungkapkan, saat ini hunian terjangkau menjadi kebutuhan banyak orang.

Namun, bagi masyarakat di Indonesia terkhusus di Kabupaten Bogor sangat kesulitan untuk mendapatkan rumah karena prosedur penentuan KPR yang tidak berpihak kepada yang kecil, tidak berpihak kepada mereka yang bekerja di sektor informal.

"Yang pada susah cari kredit rumah, aturannya harus diubah, perlunya kewenangan. Apalagi banyak yang sudah tinggal di Bogor, eh masih ngontrak, di Jakarta ngontrak, pindah ke Bogor ngontrak, terus kapan punya rumahnya," ungkapnya.

Baca juga: Anies Kenang Detik-detik Penutupan Alexis Saat Berkampanye di Bogor

Anies berjanji persoalan perumahan ini akan menjadi prioritas utama untuk dilakukan perubahan aturan jika kelak terpilih sebagai presiden.

"Jadi ke depan akan ini akan kita bereskan, kita harus lakukan perubahan agar yang kecil-kecil ini dapat kesempatan untuk bisa (punya) kepemilikan hunian," kata Anies.

"Nih yang pada susah cari kredit rumah, aturannya harus diubah, perlunya kewenangan. Insha Allah 14 Februari kita hadirkan perubahan untuk Indonesia. Jadi kita kumpul di sini untuk menyampaikan kepada semua bahwa ini bukan soal pergantian presiden saja. Ini soal pergantian kebijakan," tandasnya.