Modifikasi Mobil Box, 2 Pelaku Penyalahgunaan BBM Subsidi Ditangkap

BANDUNG, KOMPAS.com - Dua pelaku penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi diamankan jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Bandung.

Kedua pelaku itu berinisial IB dan RW. Aksi keduanya terungkap setelah adanya temuan sebuah truk tanki yang diduga memuat BBM subsidi.

Temuan tersebut terjadi pada Selasa (9/1/2024) pukul 20.27 WIB di wilayah Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Baca juga: 160 SPBU Nakal di Jateng-DIY Disanksi Pertamina, Penyaluran BBM Subsidi Tidak Tepat Sasaran

"Tim Tipidter Satreskrim Polresta Bandung mencurigai ada truk tanki yang memuat BBM subsidi ilegal," kata Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo saat gelar perkara di Mapolresta Bandung, Selasa (22/1/2024).

Kemudian, jajarannya langsung melakukan penelusuran terkait temuan tersebut.

Saat itu keduanya tengah mengendarai mobil box yang sudah dimodifikasi dan bisa mengangkut 2.000 liter solar.

Baca juga: Kisah Sopir Truk Asal Lampung, 8 Hari Perjalanan dari Lahat ke Bandung demi Anaknya Kuliah S2

Keduanya, memodifikasi mobil box tersebut dengan menempatkan dua kempu air di dalam box. Satu kempu air berkapasitas 1.000 liter.

"Kemudian melakukan pembelian solar dengan cara menggunakan kode barcode dan nopol yang tidak sesuai dengan kendaraanya," ujarnya.

Saat pertama berkasi, pelaku IB membeli BBM jenis solar subsidi dengan harga Rp. 6.800 per liter, kemudian dijual kepada pelaku RW dengan harga Rp 7.900 per liter.

Selanjutnya pelaku RW menjual kembali kepada konsumen dengan harga Rp 9.500 per liter.

Kusworo mengatakan, pelaku sengaja menggunakan tangki industri agar seolah-olah BBM jenis solar tersebut benar merupakan solar Industri.

"Pelaku RW ini mendapat keuntungan Rp 900 per liter untuk BBM subsidi ini," ungkap dia.

Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dengan ancaman 6 tahun penjara.