Airlangga Sebut Jokowi Dukung Capres yang Diusung Golkar

CIREBON, KOMPAS.com-Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yakin arah dukungan Presiden Joko Widodo sesuai dengan partainya. 

Pernyataan itu dilontarkan Airlangga untuk menanggapi Jokowi yang menegaskan presiden boleh memihak dalam pemilu. 

Sejalannya keberpihakan Jokowi dan Golkar dalam Pemilihan Presiden 2024, disebut Airlangga, sudah terlihat jelas. 

"Tidak ada teka teki. Karena semuanya sudah jelas. Jelasnya itu adalah (Jokowi) tidak berbeda dengan apa yang Partai Golkar perjuangkan," kata Airlangga selepas Konsolidasi Partai Golkar Kota Cirebon, Rabu (24/1/2024) petang. 

Sebagai informasi, Golkar merupakan salah satu partai pengusung pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Baca juga: Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye, Gibran: Biar Masyarakat yang Menilai

Airlangga juga menyatakan, keberpihakan politik presiden bukan hal yang dilarang konstitusi. 

Presiden Indonesia terdahulu dikatakannya pun punya basis politik.

Dia menyontohkan Presiden Sukarno dengan PNI, Suharto dengan Golkar, BJ Habibi dengan Golkar, Megawati dengan PDI-P, Gusdur dengan PKB, dan SBY dengan Demokrat.

Airlangga pun menyerukan seluruh kader Partai Golkar berjuang kerja keras memenangkan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

Golkar menargetkan Prabowo Gibran harus menang satu kali putaran.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan, seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu).

Baca juga: Napak Tilas Jokowi, Gibran Silaturahmi ke Ponpes Al Kahfi Somalangu Kebumen

Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi.

Hal itu disampaikan Jokowi saat ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang nonpolitik malah aktif berkampanye pada saat ini.

Jokowi mengatakan, aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang nonpolitik itu merupakan hak demokrasi.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).

"Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," katanya.