Tak Harus Vasektomi, Ini Klarifikasi Dedi Mulyadi soal Syarat Bansos dan Program KB di Jabar

BANDUNG, KOMPAS.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa vasektomi bukanlah satu-satunya pilihan bagi suami untuk ikut serta dalam program Keluarga Berencana (KB).

Ia juga membantah anggapan bahwa vasektomi dijadikan syarat wajib bagi warga penerima bantuan sosial (bansos) di Jawa Barat.

"Tidak ada ngomong salah satu jenis tapi milih mau yang mana (KB)," ujar Dedi seusai menghadiri kegiatan di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (5/5/2025).

Menurut Dedi, selama ini mayoritas tanggung jawab program KB dibebankan kepada perempuan. Ia mendorong agar para suami turut berpartisipasi dalam program KB melalui berbagai metode yang sesuai kondisi masing-masing, termasuk penggunaan kondom.

Baca juga: Tanggapi Rencana KB Vasektomi Dedi Mulyadi, MUI Jabar: Tak Boleh Bertentangan Syariat...

"Dan saya harapkan yang ber-KB itu suaminya, jangan sampai ber-KB itu beban istri. Jenisnya KB-nya apa tergantung pengennya apa, kan bisa pakai pengaman (kondom), ya kan itu juga bisa. Bila perlu pemerintah kasih alat pengaman per Kepala Keluarga," katanya.

Ia menilai suami memiliki peran besar dalam memastikan kesejahteraan keluarga, termasuk dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan masa depan anak. Jika dalam satu keluarga pra-sejahtera jumlah anak terlalu banyak, maka akan menyulitkan suami dalam menjamin kebutuhan dasar keluarga.

"Warga masyarakat yang berpenghasilan rendah atau warga ekonomi ke bawah yang dikategorikan miskin itu saya selalu temui anaknya lebih dari tiga. Kalau terlalu banyak, yang saya perhatikan jangankan untuk sekolah, untuk biaya melahirkan saja tidak terbayar," ujarnya.

Baca juga: Usulan Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Wamensos: Urusan Pemprv Jabar

Dedi mengungkapkan bahwa dirinya kerap menerima permintaan bantuan dari suami untuk menebus biaya persalinan anak, terutama melalui prosedur caesar yang biayanya bisa mencapai puluhan juta rupiah.

Ia menjelaskan, Pemprov Jabar memiliki sejumlah program bantuan untuk warga pra-sejahtera, mulai dari bantuan rumah, listrik, hingga beasiswa pendidikan. Namun, jika jumlah anak dalam keluarga terus bertambah, maka bantuan yang diberikan tidak akan cukup untuk meningkatkan kesejahteraan.

"Kemudian apa artinya bantuan tersebut, kalau jumlah anaknya bertambah terus kan, tidak bisa meningkatkan derajat ekonominya sehingga saya sampaikan agar Penerima bantuan Pemprov Jabar ini di-KB," katanya.

Baca juga: Keukeuh Terapkan Vasektomi, Dedi Mulyadi: Jangan Melulu Perempuan yang Dibebani

Dedi juga menyampaikan bahwa program KB bagi suami bertujuan menekan angka kelahiran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Menurutnya, saat ini angka kelahiran di Jawa Barat mencapai 900.000 jiwa per tahun.

"Artinya itu tinggi. Artinya suami bersama istrinya membuat kelahiran yang menentukannya Allah SWT, yang menjalaninya mereka. Jangankan untuk pendidikan ke depan, untuk melahirkan tidak ada biaya, itu tanggung jawab suami," pungkasnya.