Jadi "Mock Up" Koperasi, Kopdes Merah Putih Sukasari Masih Sewa Kantor dan Kekurangan Modal

KARAWANG, KOMPAS.com – Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih Sukasari menjadi salah satu koperasi percontohan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Meski telah menjajaki sejumlah sektor bisnis, pengurus koperasi ini mengaku masih terkendala keterbatasan modal.

Ketua Koperasi Desa Merah Putih Sukasari, Enjang Taslim, mengatakan koperasi yang dipimpinnya menjadi percontohan berkat kekompakan pengurus dan pengawas, serta dukungan Kepala Desa Sukasari.

"Misalnya terus ada pertemuan atau kegiatan meski kantor pinjam," kata Enjang, Rabu (15/10/2025).

Ia menjelaskan, kantor koperasi saat ini masih meminjam tempat milik salah satu pengembang di wilayahnya hingga Desember mendatang. Jika dana terkumpul, koperasi berencana menyewa kantor tetap.

Baca juga: Perang dengan Pasar Murah, Koperasi Merah Putih Palembang di Ujung Tanduk

Enjang menyebut sejumlah usaha yang sudah berjalan antara lain penjualan seragam siswa tingkat SD, gas LPG, beras Bulog, gula, dan air minum kemasan.

Seragam siswa menjadi produk dengan permintaan terbanyak. Produksi dilakukan melalui kerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun warga yang memiliki usaha konveksi rumahan.

Selain itu, koperasi juga menjalin kerja sama dengan beberapa perusahaan BUMN seperti Pertamina Patra Niaga, Id Food, dan Bulog. Adapun kerja sama yang masih dalam proses yakni dengan PT KAI, Kantor Pos, PLN, Pupuk Indonesia, dan Samsat.

“Dari swasta juga ada, misalnya untuk konsinyasi minuman kesehatan,” ujar Enjang.

Meski usaha berjalan, Enjang mengakui koperasi masih menemui sejumlah kendala, terutama keterbatasan modal dan birokrasi kerja sama dengan BUMN yang dinilai cukup rumit.

“Seperti kemarin untuk gas saja kita pinjam dari orang tua pengurus yang usahanya tidak dilanjutkan. Kami pun pengurus masih bekerja secara sukarela,” ucapnya.

Modal koperasi, kata Enjang, selama ini hanya berasal dari iuran sekitar 145 anggota. Namun, sebagian besar hanya membayar iuran di awal bergabung. Akibatnya, koperasi sering kesulitan memenuhi permintaan pelanggan.

Atas kondisi tersebut, Enjang berharap pemerintah mempermudah akses permodalan dan memangkas birokrasi kerja sama dengan BUMN.

“Harapan dana cepat turun, koperasi dipermudah, difasilitasi oleh pemerintah supaya pengurusnya tidak kebingungan menjalankan usaha,” kata dia.

Sebagai koperasi percontohan, Enjang berharap pemerintah memberi dukungan lebih serius agar seluruh lini usaha dapat berjalan optimal dan benar-benar menjadi model bagi koperasi desa lainnya di Karawang.