Warga Bandung Ngadu ke Dedi Mulyadi soal Pungli Rp 1 Juta untuk KTP, Disdukcapil Bandung: Jangan lewat Calo!
BANDUNG, KOMPAS.com - Seorang pria asal Kabupaten Bandung, Jawa Barat, mendatangi kediaman Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, untuk mengadukan dugaan pungutan liar (pungli) dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
Pria tersebut, diketahui bernama Dede Gantana, warga Kampung Kaum, Desa Dayeuhkolot, Kecamatan Dayeuhkolot. Ia bahkan merekam kedatangannya dan mengunggah video aduannya ke akun TikTok pribadinya.
Dalam video yang telah ditonton ribuan kali itu, Dede mengaku diminta membayar antara Rp 800.000 hingga Rp 1.000.000 untuk mengurus KTP dan KK. Ia juga menyinggung adanya dugaan praktik premanisme di wilayahnya.
“Waktu itu, kata petugas di kantor desa harus nunggu dua minggu baru beres. Ya saya aman saja karena enggak buru-buru juga,” kata Dede saat dikonfirmasi melalui telepon, Kamis (23/10/2025).
Baca juga: Dedi Mulyadi Sudah 4 Bulan Minta Tambang Ilegal Galunggung Ditutup, Kini Endang Juta Jadi Tersangka
Namun, usai keluar dari kantor desa, Ketua RW setempat justru meminta sejumlah uang.
“Padahal waktu itu saya bikin KTP dan KK secara mandiri, enggak nyuruh RW,” ujarnya.
Dede mengaku memiliki bukti rekaman percakapan dengan korban lain yang juga diminta uang oleh oknum RW.
“Betul ada yang Rp 800.000 sampai Rp 1.000.000. Bahkan ada yang sudah pegang uang Rp 500.000, tapi masih diminta lebih,” ungkapnya.
Menurut Dede, banyak warga lain juga mengeluhkan hal serupa, tetapi takut bicara karena khawatir diintimidasi oleh oknum yang dekat dengan pengurus RW.
“Banyak sebenarnya keluhan warga. Tapi mereka takut, karena si Pak RW itu bukan cuma pungli di KTP saja,” ujarnya.
Ia mengaku sudah melaporkan hal tersebut ke pemerintah desa dan Kabupaten Bandung.
“Saya enggak tiba-tiba datang ke Lembur Pakuan. Sudah ketemu juga sama Bupati. Tapi jawabannya cuma, ‘laporkan saja ke polisi’,” kata Dede.
Dua kali datang...
Kedatangannya ke rumah Dedi Mulyadi sudah dilakukan dua kali, yakni pada Agustus 2025 dan terakhir pada 18 hingga 20 Oktober 2025.
“Ke sana juga enggak ada tanggapan. Malah dicuekin aja,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bandung, Tata Irawan, menegaskan bahwa seluruh pelayanan administrasi kependudukan bersifat gratis.
“Intinya semua pelayanan yang dilaksanakan oleh Disdukcapil itu adalah gratis,” kata Tata.
Ia mengaku sudah mengetahui video viral tersebut setelah diteruskan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
Baca juga: Selain Oknum ASN, Tersangka Pungli KTP Elektronik di Sukabumi Bertambah Satu
“Pak Sekda juga mempertanyakan, ‘Kenapa bisa begini?’ Kami sudah jawab. Kabupaten Bandung luas, warganya 3,8 juta,” ujarnya.
Tata menduga, Dede membuat KTP dan KK melalui perantara atau calo sehingga dimintai uang.
“Kalau dia datangnya ke calo, ya salah atuh. Datangnya ke kami di Disdukcapil. Kami sudah layani dengan baik,” ucapnya.
Tata juga mengingatkan warga agar tidak tergiur menggunakan jasa perantara.
“Datang langsung ke kecamatan atau ke Disdukcapil. Bisa juga lewat Bandung Digital Service (BDS) atau Mall Pelayanan Publik di Soreang. Semua sudah lengkap,” bebernya.
