Walhi Jabar Peringatkan Kerusakan Lingkungan Meluas: 1,2 Juta Hektare Lahan Terdegradasi

BANDUNG, KOMPAS.com – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat mengingatkan pemerintah mengenai kondisi kerusakan lingkungan yang dinilai semakin mengkhawatirkan.

Direktur Walhi Jawa Barat, Wahyudin Iwang, menyebut separuh kawasan hijau di provinsi ini telah mengalami penurunan kualitas dan kerusakan serius.

Setengah Kawasan Hijau Menurun Kondisinya

Iwang menjelaskan bahwa dari total 3,5 juta hektare wilayah Jawa Barat, kerusakan lahan terjadi di berbagai kawasan strategis yang berada di bawah pengelolaan sejumlah institusi.

"Kerusakan terjadi berada di wilayah pengelolaan BKSDA, berada di wilayah pengelolaan Perhutani dan berada di wilayah pengelolaan PTPN sisanya kawasan-kawasan seperti Bandung Utara seperti Kabupaten Bandung Selatan, Kabupaten Bandung Barat dan beberapa wilayah kegiatan industri, kegiatan kondominium, kegiatan tambang dan kegiatan wisata," ujarnya saat ditemui di sela aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (9/12/2025).

Baca juga: Dedi Mulyadi Hentikan Penerbitan Izin Perumahan Usai Bandung Raya Dikepung Bencana

Dari total luas tersebut, sekitar 1,2 juta hektare telah terdegradasi. Bahkan, kawasan hutan seluas 800.000 hektare mengalami kerusakan signifikan hingga kini hanya tersisa sekitar 400.000 hektare.

"Artinya ini adalah warning bagi pemerintah, warning bagi publik untuk sama-sama harus menyelamatkan segera kondisi kerusakan lingkungan yang telah terjadi," kata Iwang.

Berpotensi Picu Bencana Seperti di Sumatera

Iwang menambahkan kerusakan lingkungan ini berpotensi menimbulkan bencana serupa yang sebelumnya terjadi di sejumlah wilayah Sumatera.

Ia menilai kondisi ini perlu segera ditangani dengan langkah pemulihan yang terukur dan serius.

Untuk itu, pihaknya mendesak Pemerintah Provinsi Jabar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin konsesi lahan dan memperkuat upaya perbaikan lingkungan.

"Ini harusnya menjadi satu rujukan supaya selamat masyarakat Jawa Barat, terhindar dari bencana dengan mengevaluasi izin-izin konsensi dan melakukan upaya pemulihan dan perbaikan lingkungan hidup di Jawa Barat," tegas Iwang.

Kebijakan Menguntungkan Pemilik Modal

Menurut Iwang, kebijakan pengelolaan lahan selama ini lebih banyak memihak pemilik modal dan kelompok tertentu.

Hal tersebut menyebabkan alih fungsi lahan yang tak terkendali sehingga memicu krisis iklim dan bencana alam.

"Masih diberikan kepada pengusaha-pengusaha yang selama ini justru tidak mampu mengelola lahan, yang selama ini menyebabkan degradasi, yang selama ini menyebabkan perubahan alih fungsi," pungkasnya.