Penjelasan BEM Fisip Unpad soal Unggahan "Kami Bersama Presiden Jokowi, tapi Boong"

Kritik yang disampaikan dalam sembilan slide di Instagram tersebut diawali dengan poster bertuliskan "Kami Bersama Presiden Jokowi".

Namun, di slide selanjutnya terdapat lanjutan kalimat "Tapi Boong" beserta berbagai kritik, alasan, serta sumber referensi.

Penjelasan

Ketua BEM FISIP Unpad 2021, Virdian Aurellio Hartono mengatakan, unggahan itu merupakan kritik dalam kegiatan "Pekan Melawan".

Virdian menjelaskan, saat membuat kajian, ada beberapa pemantik yang membuat pihaknya mengunggah kritik hal tersebut.

Mulai dari sikap Rektor Unnes hingga pernyataan BEM salah satu kampus di Bali.

"BEM dari Bali bikin postingan menolak pernyataan BEM UI. Intinya mereka bersama Jokowi, engak usah turun, kami akan lawan BEM. Kemudian ada kata-kata kadrun. Buat kami itu tidak intelek dan menjilat kekuasaan," tutur Virdian saat dihubungi Kompas.com, Kamis (15/7/2021)..

Mereka menilai, pemerintahan Jokowi sering melahirkan kebijakan absurd yang justru merugikan masyarakat Indonesia.

Kritik

Ada lima hal yang disoroti BEM FISIP Unpad.

Pertama, presiden anti ktitik, yang kritik kena delik hingga diserang buzzer.

Dilansir dari catatan YLBHI sepanjang 2019, terdapat 1.084 penangkapan sewenang-wenang yang dilakukan aparat, terutama saat aksi Reformasi Dikorupsi.

Tahun 2020 juga menjadi tahunnya kekerapan aparat kepada massa aksi Tolak Omnibu Law yang terjadi di Indonesia.

Bahkan BEM UI dan BEM KM Unnes menjadi korban serangan digital dan mendapat panggilan rektorat karena mengkritik Jokowi.

Kedua, presidennya pakai baju adat, tapi di negaranya masyarakat dikriminalisasi. Setidaknya, terjadi 51 kriminalisasi terhadap masyarakat adat sepanjang 2019, termasuk penangkapan tokoh adar Laman Kinipan, Effendi Buhing pada 2020.

"Ketiga, presiden bilang A, jajarannya malah B. Seperti kasus Tes Wawasan Kebangsaan pegawai KPK," ucap dia.

Keempat, pemimpin bingung hadapi krisis, anti lockdown, hingga kebijakan bermasalah. Ini berkaitan dengan karut marutnya penanganan Covid-19 hingga beberapa kebijakan kontroversial yang dijeluarkan seperti UU Minerba dan UU Cipta Kerja.

Kelima, kursi pejabat publik hingga komisaris BUMN yang diisi keluarga dan rekan dekat. (Penulis Kontributor Bandung, Reni Susanti | Editor Aprillia Ika)