NEWS
Salin Artikel

Soetardjo Kartohadikoesoemo: Gubernur Pertama Jawa Barat dan Penggagas Petisi Soetardjo

KOMPAS.com - R. Mas Soetardjo Kartohadikoesoemo adalah gubernur pertama Jawa Barat. Menurut UU No 1 Tahun 1945, daerah Jawa Barat saat itu menjadi daerah otonomi provinsi.

Namun walaupun sebagai gubernur Jawa Barat, Soetardjo tidak berkantor di Bandung, melainkan di Jakarta.

Hal tersebut karena, Soetardjo merupakan tokoh nasional, yaitu anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

Soetardjo lahir di Blora, Jawa Tengah, Rabu, 22 Oktober 1892. Ayah Soetardjo bernama Kiai Ngabehi Kartoredjo dan ibunya bernama Mas Ajoe Kartoredjo. Soetardjo memiliki istri yang bernama Siti Djaetoen Kamarroekmini.

Soetardjo menjadi Gubernur Jawa Barat pada 19 Agustus 1945. Pada tahun yang sama, Desember 1945, ia mengakhiri jabatannya sebagai gubernur.

Soetardjo diangkat menjadi gubernur Jawa Barat saat Indonesia belum melaksanakan pemilihan umum (Pemilu). Pemilu pertama di Indonesia baru dilaksanakan pada 1955 atau 10 tahun setelah kemerdekaan.

Selain pernah menjadi gubernur Jawa Barat. Soetardjo juga pernah menjadi Ketua DPA pada 1948-1950.

Petisi Soetardjo

Soetardjo merupakan penggagas Petisi Soetardjo. Petisi yang diajukan pada 15 Juli 1936, kepada Ratu Wilhelmina serta Staten Generaal (parlemen) Belanda.

Petisi diajukan karena ketidakpuasan rakyat terhadap kebijakan politk Gubernur Jenderal De Jonge.

Keberadaan Petisi Soetardjo dilandasi keadaan dunia secara umum, yaitu negara-negara koloni Belanda yang merasa memiliki hak untuk mengelola urusan wilayah sendiri dan menuntut pengelolaan lebih mandiri akan wilayahnya masing-masing.

Negara-negara itu adalah Indonesia yang saat itu bernama Hindia Belanda, Suriname, dan Curacao.

Perjalanan menuju pengakuan atas Petisi Soetardjo melalui jalan yang berliku. Diawali dengan penelaahan oleh Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumiputera (PPBB).

Selanjutnya, petisi disampaikan pertama kali di sidang Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda atau Volksraad dengan pembahasan Anggaran Belanja/Pendapatan tahun 1937, yaitu 9 Juli 1936.

Pada Agustus 1936, petisi dibicarakan dan menghasilkan memori jawaban. Pada 17 September 1936, sidang pleno diadakan untuk membahas petisi tersebut. Hasilnya dari 60 total anggota, sebanyak 26 orang setuju dan 20 orang menolak.

Keputusan Ratu Belanda Wilhelmina pada 16 November 1938 adalah menolak Petisi Soetardjo.

Penolakan petisi tersebut bukan berarti memadamkan semangat perjuangan tokoh Soetardjo dan organisasi PBB. Tapi, peristiwa tersebut adalah tonggak dari kesadaran berpolitik dari Hindia Belanda (Indonesia) untuk mengurus negaranya sendiri,

Sumber: http://khazanah-arsip.jabarprov.go.id/in, https://www.kemdikbud.go.id/, dan https://p2k.unhamzah.ac.id/

https://bandung.kompas.com/read/2022/01/28/162416878/soetardjo-kartohadikoesoemo-gubernur-pertama-jawa-barat-dan-penggagas-petisi

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rayakan HUT Ke-828, Kabupaten Trenggalek Gelar Festival Kesenian Jaranan 2022

Rayakan HUT Ke-828, Kabupaten Trenggalek Gelar Festival Kesenian Jaranan 2022

Regional
Wujudkan Sumsel Maju untuk Semua, Pemprov Sumsel Fokus Pada 6 Prioritas Daerah

Wujudkan Sumsel Maju untuk Semua, Pemprov Sumsel Fokus Pada 6 Prioritas Daerah

Regional
Stunting di Musi Banyuasin Terus Menurun, Bupati Apriyadi Paparkan Strateginya

Stunting di Musi Banyuasin Terus Menurun, Bupati Apriyadi Paparkan Strateginya

Regional
Dukung Penurunan Stunting, Walkot Mahdi Gelar Acara “Rembuk Stunting Kota Metro 2022”

Dukung Penurunan Stunting, Walkot Mahdi Gelar Acara “Rembuk Stunting Kota Metro 2022”

Regional
Terbuka untuk Umum, Ini Rangkaian Acara Hari Jadi Ke-65 Provinsi Riau

Terbuka untuk Umum, Ini Rangkaian Acara Hari Jadi Ke-65 Provinsi Riau

Regional
Pluralisme di Sekolah Negeri di Jogjakarta

Pluralisme di Sekolah Negeri di Jogjakarta

Regional
Miliki Ribuan Spot WiFi Gratis, Madiun Dikukuhkan sebagai Desa Sensor Mandiri Pertama di Indonesia

Miliki Ribuan Spot WiFi Gratis, Madiun Dikukuhkan sebagai Desa Sensor Mandiri Pertama di Indonesia

Regional
Walkot Makassar Gandeng Asian Development Bank Pulihkan Ekonomi Pascapandemi

Walkot Makassar Gandeng Asian Development Bank Pulihkan Ekonomi Pascapandemi

Regional
Putrinya Dibiayai Kuliah S2, Satu Keluarga dari Papua Ucapkan Terima Kasih kepada Ganjar

Putrinya Dibiayai Kuliah S2, Satu Keluarga dari Papua Ucapkan Terima Kasih kepada Ganjar

Regional
Bupati Trenggalek Bertemu Sri Sultan HB X Bahas Pemulihan Ekonomi dan Pengembangan Budaya

Bupati Trenggalek Bertemu Sri Sultan HB X Bahas Pemulihan Ekonomi dan Pengembangan Budaya

Regional
Kunjungi Singapura, Walkot Makassar Bahagia Bertemu dengan 2 Sahabat Lama

Kunjungi Singapura, Walkot Makassar Bahagia Bertemu dengan 2 Sahabat Lama

Regional
Gubernur Sulteng Salurkan Bantuan Rp 500 Juta dan 1 Truk Sembako untuk Korban Banjir Torue

Gubernur Sulteng Salurkan Bantuan Rp 500 Juta dan 1 Truk Sembako untuk Korban Banjir Torue

Regional
Gandeng Alami, Dompet Dhuafa Bangun Sumur Wakaf di Ponpes Al-Mujahidah NW Bantuas

Gandeng Alami, Dompet Dhuafa Bangun Sumur Wakaf di Ponpes Al-Mujahidah NW Bantuas

Regional
Dompet Dhuafa Resmikan Masjid Az-Zahra untuk Kemashlatan Umat

Dompet Dhuafa Resmikan Masjid Az-Zahra untuk Kemashlatan Umat

Regional
Kasus PMK Menurun dan Kurban Lancar, Wagub Jabar: Lanjutkan Vaksinasi Hewan Ternak

Kasus PMK Menurun dan Kurban Lancar, Wagub Jabar: Lanjutkan Vaksinasi Hewan Ternak

Regional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.