Minyak Goreng di Kabupaten Bandung Langka, Pemda Siapkan Operasi Pasar

BANDUNG, KOMPAS.com - Kelangkaan minyak goreng masih terjadi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Bandung Dicky Anugrah mengatakan, kelangkaan minyak goreng yang terjadi di wilayahnya akibat keterlambatan pasokan.

Sebab, Kabupaten Bandung tidak memiliki suplier tetap.

Keterlambatan ini berlaku untuk minyak goreng curah, kemasan sederhana, maupun minyak goreng premium.

"Jadi suplier-suplier yang ada hanya di Kota Bandung. Di Kota Bandung terdapat 12 suplier ritel minyak goreng, Kota Cimahi ada 2 suplier dan Bandung Barat ada 1 supllier. Artinya, pasokan untuk Kabupaten Bandung dikirim dari supllier yang ada di Bandung Raya. Termasuk kita koordinasi dengan supllier yang ada di Bekasi," katanya dikonfirmasi, Kamis (24/2/2022).

Dicky juga mengatakan, kelangkaan minyak goreng juga karena tingkat kebutuhan sangat tinggi. 

"Jumlah penduduk sangat banyak, kemudian permintaan masyarakat terhadap minyak goreng sangat tinggi. Pascakebijakan HET (harga eceran tertinggi) minyak goreng yang dulu Rp 19.000-20.000 per liter minyak goreng premium, sekarang Rp 14.000," ujarnya.

Untuk mengatasi hal itu, Disperdagin Kabupaten Bandung melakukan operasi pasar. Salah satu yang baru terlaksana, kata Dicky, ada di Pasar Ciwidey.

Setidaknya, sebanyak 8.000 liter minyak goreng curah telah disalurkan untuk 60 pedagang di pasar tersebut. 

"Di Ciwidey sudah sesuai HET, harga minyak goreng ini Rp 10.500 per liter dan sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022, pedagang bisa membanderol harga sekitar Rp 11.500, jangan terlalu mahal," ujarnya.

Sedangkan untuk operasi pasar selanjutnya, pihaknya mengatakan sudah melakukan kerja sama dengan Subdrive Bulog Bandung untuk melaksanakan operasi pasar minyak goreng kemasan satu liter di 31 kecamatan.

Nantinya, sistem kolektif per kecamatan diambil di satu titik diterapkan untuk operasi pasar ini. 

"Ada di 7 titik pendistribusian, yaitu berdasarkan daerah pembangunan untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Karena kalau kita lakukan pendistribusian secara antrean akan menjadi sebuah persoalan di masa pandemi Covid-19," ujarnya.