Korban Arisan Fiktif di Bandung dan Sumedang 150 Orang, Polisi Buka Hotline Pengaduan

BANDUNG, KOMPAS.com - Polisi berhasil mengungkap arisan fiktif atau arisan bodong di Bandung dan Sumedang yang memiliki korban diduga sebanyak 150 orang.

Namun sampai saat ini baru 8 orang yang sudah melaporkan arisan bodong tersebut.

Mengingat hal itu, polisi membuka hotline pengaduan terkait arisan fiktif yang diduga telah menelan kerugian hingga Rp 21 miliar tersebut.

"Mengingat banyaknya korban disini, kurang lebih 150 orang tapi mereka belum membuat laporan polisi. Karena itu kita buka hotline pengaduan bagi korban-korban yang lain yang terkait dengan kejadian penipuan ini agar bisa menghubungi Subdit IV Ditreskrimum Polda Jabar, 081320090955," ucap Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Komisaris Besar Polisi Ibrahim Tompo di Mapolda Jabar, Rabu (2/3/2022).

Seperti diketahui, modus yang dilakukan tersangka MAW dan suaminya HTP yakni menawarkan lelang arisan kepada korbannya dengan keuntungan dan iming-iming untuk pembelian minimal 1 slot arisan seharga Rp 1.000.000.

Para member atau korban akan mendapatkan arisan sebesar Rp 1.350.000 dan akan mendapatkan fee sebesar Rp 250.000 apabila membawa nasabah lainnya.

Akan tetapi, saat jatuh tempo pembayaran arisan, terlapor tak kunjung melakukan pembayaran kepada korban.

"Arisan yang dilelang tersebut fiktif dan tujuan terlapor hanya untuk menarik uang guna menutupi kewajiban pembayaran arisan yang sudah jatuh tempo atas korban lainnya yang berjumlah 150 orang," ucap Tompo.

Kasubdit IV Ditreskrimum Polda Jabar Adanan Mangopang menjelaskan soal slot yang ditawarkan tersangka kepada korbannya.

Menurut Adanan, slot tersebut berupa pembelian kupon, yang nantinya diundi seolah terjadi sebuah arisan.

"Pada kenyataannya memang dari pengakuan pelapor bahwa arisan tak benar dan tak pernah ada," ucap Adanan.

Polisi akan memeriksa sejumlah ahli dari ahli pidana, perdata hingga ITE untuk melakukan pendalaman terkait perkara arisan fiktif ini.

Polisi menyita barang bukti transfer, bukti tangkapan layar dan ponsel.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 378, 372 KUHPidana ancaman 4 tahun penjara, Pasal 28 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman paling enam tahun.