Warga Kampung di Garut yang Miliki Banyak Anak Tolak KB dan Program Pemerintah Lainnya

GARUT, KOMPAS.com – Warga Kampung Sidareang Garut yang kebanyakan warganya memiliki anak dengan jumlah banyak, ternyata juga banyak menolak program pemerintah, tidak hanya program Keluarga Berencana (KB).

“Program vaksinasi juga kalau tokoh kelompok masyarakatnya tidak ikut, mereka tidak ikut, tapi program-program ekonomi mereka menerima,” jelas Undang Wahyu, Kepala Dusun III Desa Cintanagara, Selasa (2/3/2022) saat ditemui di Kantor Kecamatan Cigedug.

Menurut Undang, saat ini untuk vaksinasi, jumlah warga yang telah menjalani vaksinasi jumlahnya mencapai 70 persen. Hal itu bisa terjadi karena tokoh kelompoknya mengikuti vaksin.

Masyarakat Kampung Sidareang sendiri, memang tergabung dalam kelompok yang berkaitan dengan ajaran agama yang mereka anut.

“Jadi kalau datangnya dari kelompok mereka, warga mau datang dan ikut, tapi kalau dari pemerintah desa, tidak mau,” jelasnya.

Karena berkaitan dengan keyakinan warga, menurut Undang, hal yang terjadi di Kampung Sidareang, sudah berlangsung turun-temurun, termasuk budaya memiliki banyak anak.

Padahal, rata-rata warga di kampung tersebut bermata pencaharian petani, buruh tani atau berdagang.

Sulitnya mengajak warga Kampung Sidareang mengikuti program pemerintah seperti program Keluarga Berencana (KB), diakui oleh Petugas Penyuluh KB di Desa Cintanagara Elis Widaningsih.

Elis yang juga Sekretaris Desa Cintanagara menuturkan, warga menolak mengikuti program KB meski tiidak diucapkan secara langsung.

“Dari hasil Pendataan Keluarga (PK), jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di kampung tersebut ada 125 pasangan, 85 jadi peserta KB, 40 bukan,” katanya.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Garut Yayan Waryana mengakui, pihaknya telah mendengar laporan dari petugas penyuluh Keluarga Berencana (KB) yang melakukan pembinaan di kampung tersebut.

“Hari ini kita melakukan staf meeting bersama kepala UPT KB dan seluruh pegawai KB di Kecamatan Cigedug,” katanya.

Setelah mendengar permasalahan yang ada dari para pelaksana teknis di lapangan, menurut Yayan, dirinya langsung melakukan pendekatan ke tokoh-tokoh formal yang ada di Kecamatan Cigedug seperti menemui camat, kepala desa, kepala puskesmas dan bidan koordinator yang ada di Puskesmas Cigedug hingga kepala dusun setempat.

“Besok bersama Kemenag dan MUI kita akan bersilaturahmi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda,” katanya.

Yayan mengakui adanya penolakan program Keluarga Berencana (KB) dari masyarakat.

Namun, bukan hanya program KB yang ditolak oleh warga di kampung tersebut, program vaksinasi misalnya. Karenanya, perlu ada pendekatan ke tokoh masyarakat setempat.

“Inii jadi garapan khusus lintas sektoral untuk bersosialisasi program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), program kependudukan, KB dan kesehatan reproduksi,” katanya.

Setelah program sosialisasi dan pendekatan terhadap tokoh masyarakat dilakukan, menurut Yayan, pihaknya baru akan melakukan pelayanan dengan cara mendekatkan pelayanan ke lokasi kampung tersebut.