Kasus Pengendara Moge Tabrak Bocah Kembar, Belum Ada Tersangka, Pelaku Beri Rp 50 Juta dan Buat Perjanjian

Saat menyerahkan uang tersebut ke pihak keluarga, pengendara moge tersebut juga membuat sebuah perjanjian.

Isinya, pertama, pihak kesatu (keluarga korban) dan pihak kedua (penabrak) telah menerima bahwa kecelakaan tersebut sebagai musibah dari Allah SWT.

Kedua, pihak kedua yaitu APP memberikan santunan uang tunai kepada pihak ke satu sebesar Rp 50 juta dan pihak ke satu sudah menerimanya.

Ketiga, pihak kesatu dan pihak kedua telah sepakat dan mufakat bahwa perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan, serta pihak kesatu tidak akan menuntut di kemudian hari secara hukum pidana maupun perdata kepada pihak kedua.

Keempat, apabila dikemudian hari ternyata ada pihak lain yang mempersalahkan kembali permasalahan ini, kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan atau tidak menanggapinya dan atau gugur demi hukum.

Surat perjanjian itu diketahui Kepala Desa Ciganjeng Imang Wardiman dan dilaksanakan di Mapolsek Kalipucang pada 12 Maret 2022.

Kakak korban, Iwa Kartiwa, mengatakan, pihak keluarga tidak pernah meminta uang dengan nominal tersebut.

"Mereka yang memberi santunan segitu, saya enggak minta karena enggak etis. Ini masalah nyawa, enggak mungkin saya meminta atau menjual (adik kembarnya)," ujarnya, saat ditemui Tribunjabar.id di sekitar lokasi kejadian, Minggu (13/3/2022) pagi

Selanjutnya, dia menyerahkan kasus kecelakaan maut itu ke polisi.

Belum ada tersangka 

Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Ciamis Ajun Komisaris Polisi Zanuar Cahyo Wibowo menjelaskan, belum ada penetapan tersangka terkait kasus tersebut.

Dia mengatakan, kasus ini telah masuk dalam tahap penyidikan.

Pihak kepolisian terlebih dahulu akan memeriksa saksi yang melihat langsung kejadian di tempat kejadian perkara (TKP).

Penyidik juga bakal meminta keterangan keluarga korban, setelah itu akan melakukan gelar perkara untuk menentukan tersangka kasus moge ini.

"Nanti kita gelar perkara," ujarnya.

Zanuar memastikan proses hukum kasus ini akan terus berlanjut meskipun kedua belah pihak telah sepakat menyelesaikannya secara kekeluargaan.

Harus diproses

Mengenai kasus ini, pengamat hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Mohammad Jamin mengatakan, meski terjadi kesepakatan damai antara pelaku dan korban, hal itu tidak serta-merta menghapuskan unsur pidana.

“Karena bagaimana pun harus dibuktikan dulu bahwa pelaku bersalah atau tidak. Kalau dia bersalah, unsur pidana tetap dipertanggungjawabkan. Nantinya di pengadilan yang bisa menilai,” ujarnya, saat dihubungi Kompas.com, Minggu (13/3/2022).

Lalu, apakah keluarga bisa menuntut keadilan meski telah ada perjanjian?

Menurut Jamin, hal itu bisa saja dilakukan. Walaupun ada perjanjian tersebut, keluarga tetap mempunyai hak untuk menuntut pidana terhadap pelaku.

Jamin juga memandang bahwa perjanjian tersebut terkesan “mengesampingkan” unsur pidana.

“(Perjanjian) itu perdata, tapi perjanjian itu seperti ‘mengesampingkan’ unsur pidananya,” tuturnya.

Apabila tiba-tiba unsur pidananya ditutup, hal itu menjadi tidak sesuai.

“Kesannya nyawa bisa dibeli. Bisa diselesaikan dengan uang,” ucapnya. (Kontributor Pangandaran, Candra Nugraha| Editor : I Kadek Wira Aditya, Reza Kurnia Darmawan, Tribunjabar)