Ridwan Kamil Cari Pengisi Jabatan Kepala Badan Pengelola Cekungan Bandung, Ini Kriterianya

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil tengah mencari sosok untuk mengisi jabatan Kepala Badan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.

Adapun tugasnya bisa mengkoordinasikan dan menyelesaikan empat masalah krusial di wilayah aglomerasi Bandung Raya, yakni sumber daya air (banjir), tata ruang, persampahan dan transportasi.

"Ada berita baik, sudah lahir lembaga baru yaitu Badan Pengelola Cekungan Bandung. Cuma belum ada orang nomor satunya, saya lagi nyari. Jadi dicari orang yang mampu jadi kepala badan yang membawahi lima wilayah, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Sumedang untuk mengkoordinasikan," ujar Emil, sapaan akrabnya di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (30/3/2022).

Emil menuturkan, tugas dari Kepala Badan Pengelola Cekungan Bandung mirip dengan kerja teknis Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar, namun dalam lingkup lima daerah.

"Tugasnya mengkoordinasikan, melakukan penganggaran, melakukan eksekusi program. Seperti Pemprov Jabar versi kecil yang mengurus lima wilayah," ujarnya.

Kriterianya, kata Emil, warga Bandung Raya, punya kapasitas dalam bidang planologi dan memiliki kemampuan komunikasi politik yang baik.

"Kriterianya, idealnya orang dari Bandung Raya yang punya kapasitas planologis yang baik, kemudian luwes dalam komunikasi politik. Badan ini sudah mulai (aktif) di kantor Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah), cuma di Plt-kan oleh asisten II," kata Emil.

Menurutnya, Kepala Badan Cekungan Bandung itu akan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Jabar dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Nanti di bawah saya langsung dan ke menteri karena ada Perpresnya (Peraturan Presiden). Jadi atasan dari kepala badan ini dua, ke gubernur dan ke Menteri Bappenas," tuturnya.

Emil tak menjelaskan secara rinci soal seleksi jabatan tersebut.

Namun, jika sudah terpilih kepala badan itu bakal langsung ditugaskan mengurus masalah paling mendesak, yaitu banjir.

"Kita mulai dari yang krisis dulu, kita selesaikan banjir, lalu sampah itu urgent, transportasi juga, karena kita ada lintas, ruas baru kita harus kompak dan sepakat, pembebasan lahan dan lainnya, terakhir tata ruang," paparnya.

Adapun anggaran operasional badan tersebut akan ditanggung oleh Pemprov Jabar.

"Anggaran dari Pemprov untuk operasional mah. Tapi kalau nanti ada program kita lihat apakah full dari kita atau masing-masing (daerah) kontribusi, yang penting urusan rakyat beres," jelasnya.