Badan Pengelola Cekungan Bandung Dibentuk, Kepala Daerah Harap Dapat Kikis Ego Sektoral

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil resmi membentuk Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.

Lembaga itu diharapkan bisa mengatasi masalah krusial di wilayah aglomerasi Bandung Raya seperti banjir, persampahan, tata ruang dan transportasi.

Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan, pembentukan badan ini penting mengingat banyak masalah lintas wilayah di Bandung Raya.

"Justru sebetulnya, dengan aglomerasi ini masalah batas wilayah itu cair. Pernah ada di perbatasan Cimahi dan Kota Bandung itu selalu banjir, akhirnya kita sepakati Pemkot Cimahi bebaskan lahannya karena ada di wilayah Cimahi tapi kami yang mengerjakan konstruksinya. Jadi masalah di dua wilayah itu selesai. Intinya koordinasi, tidak boleh ada ego sektoral," ungkap Yana di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (30/3/2022).

Yana mengatakan, regulasi kerap jadi masalah utama menyelesaikan persoalan lintas wilayah.

"Karena sebetulnya kita enggak ada batas wilayah, tapi karena administratif itu batasnya. Kadang ada batas kewenangan ini yang harus dicairkan oleh Badan Cekungan, karena ada regulasi yang kita tidak boleh membiayai yang bukan wilayah kita. Kalau di antara (kepala daerah) sudah sepakat, tapi diregulasi, birokrasi ada saja," tuturnya.

Hal senada juga dikatakan Bupati Bandung Dadang Supriatna. Ia berharap, badan ini bisa mengikis ego sektoral antar daerah.

"Menurut saya badan ini penting, karena kalau tidak, akan ada ego sektoral, mementingkan daerah sendiri," ujarnya.

Namun, ia mengingatkan agar lembaga baru ini bisa lebih fleksibel, bukan menciptakan hambatan baru.

"Saya minta jangan mempersulit kondisi, harus fleksibel. Jadi kriteria pimpinan ini harus fleksibel dan mampu melihat kondisi faktual di lapangan. Jangan sampai nambah persoalan, nambah birokrasi baru. Jangan malah diperketat, harus jadi fasilitator nanti kita selesaikan bersama," jelasnya.