Masyarakat Minta Pemda Serius Tangani Alih Fungsi Lahan di Kawasan Bandung Selatan

BANDUNG, KOMPAS.com - Masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Budaya dan Lingkungan Kabupaten Bandung melakukan aksi demonstrasi di depan halaman Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung.

Manager Advokasi dan Kampanye Walhi (Wahana Lingkungan Hidup) Jawa Barat, Wahyudin mengatakan, aksi tersebut dilakukan lantaran Kawasan Bandung Selatan (KBS) yang masuk teritorial Kabupaten Bandung mengalami banyak praktek alih fungsi lahan.

"Kegiatan ini salah satu peringatan hari lingkungan hidup sedunia. Kami menilai bahwa dalam konteks global Indonesia itu sedang mengalami krisis ekologi, krisis iklim, yang mana perubahan iklim itu sangat luar biasa," katanya kepada Kompas.com di depan Komplek Pemda, Kamis (9/6/2022).

Ada banyak faktor yang menyebabkan KBS mulai berubah fungsi, salah satunya adanya intervensi dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah, baik Provinsi, Kota dan Kabupaten.

"Tentunya itu banyak faktor yang mengintervensi situasi kondisi perubahan iklim yang terjadi di Indonesia," kata Wahyudin.

Menurutnya, wilayah KBS mengalami perubahan fungsi kawasan yang cukup signifikan.

Ia mencatat dan setahun, 10 sampai 20 hektar lahan di KBS berubah fungsi. Parahnya lagi, alih fungsi lahan itu terjadi di bantaran gerbang sungai, pesawahan dan perbukitan.

"Per - tahunnya itu semakin tinggi, tidak hanya 10 hektar tapi bisa meningkat 15 sampai 20 hektar perubahan fungsi di Kabupaten Bandung. Rata-rata perubahan fungsi itu terjadi di wilayah bantaran sungai, terjadi di wilayah persawahan dan perbukitan," tuturnya.

Selain itu, kata dia, alih fungsi lahan di KBS juga tidak terlepas dari intervensi izin wisata alam yang semakin marak.

"itu juga tidak lepas izin wisata alam yang begitu marak, tidak lepas dari izin tambang, komoditas baik galian C yang juga sampai sekarang masih berlangsung," terangnya.

Intervensi besar-besaran dari sektor pariwisata, dan infrastruktur terbukti menyebabkan bencana alam marak terjadi kawasan KBS.

Pasalnya, alih fungsi lahan KBS membuat fungsi cagar alam menurun sehingga daya dukung dan daya tampung kawasan yang ada di Kabupaten Bandung mengalami beban yang tinggi.

"Belum lagi penurunan fungsi cagar alam, belum intervensi pembangunan infrastruktur, belum lagi lahan-lahan kritis belum terselesaikan, sehingga daya dukung tampung yang ada di Kabupaten Bandung itu mengalami beban yang tinggi, jika itu dibiarkan maka persoalan banjir, persoalan longsor, lahan kritis itu akan bermuara pada perubahan iklim yang akan terus terjadi di sini," beber dia.

Minta Pemda Transparan Soal Revisi RTRW

Hingga saat ini, pihaknya menilai Pemda Kabupaten Bandung tidak terbuka soal revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Tidak terbukanya Pemda soal Perda RTRW, kata dia, khawatir hanya akan mengakomodir segelintir orang, terlebih ada Undang-Undang Cipta Kerja yang mengamanatkan agar seluruh RTRW di satu wilayah terintegritas.

"Nah, kenapa kita lakukan aksi di Kabupaten Bandung, ini momennya sangat penting karena ada beberapa rencana pemerintah ke depan, pertama terkait revisi RTRW yang berkaitan dengan UU Cipta kerja, itu isinya mengamanatkan agar seluruh RTRW Kabupaten, Kota, dan Provinsi itu terintegritas, jadi akan ada perubahan zonasi," ujarnya.

Pihaknya meminta agar revisi Perda melibatkan banyak pihak. Jika tidak, sambung dia, khawatir Perda tersebut hanya menguntungkan pihak pemodal yang saat ini menyasar KBS.

"Dan kami khawatir perubahan zonasi hanya mengakomodir segelintir orang atau segelintir oknum pemodal untuk kepentingan pembangunan yang tentunya itu akan menyebabkan perubahan fungsi kawasan," bebernya.

"Kami sedang mencoba dengan Komunitas, dengan perwakilan warga Kabupaten Bandung untuk menyelamatkan KBS karena melihat perubahan alih fungsi kawasan," pungkasnya.