Atasi PMK yang Kian Masif, Pemkab Cirebon Berencana Gunakan Anggaran BTT

CIREBON, KOMPAS.com – Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, merencanakan penggunaan anggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk menangani penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang kian massif, Jumat (10/6/2022).

Anggaran itu rencananya akan digunakan untuk pembelian obat-obatan, antibiotik, anti demam, dan vitamin.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Asep Pamungkas mengungkapkan, tim pelaksana di lapangan menyampaikan kekurangan obat-obatan untuk menangani penyebaran PMK yang kian massif.

Sebab obat-obatan yang ada sekarang hanya cukup untuk beberapa hewan saja.

“Rencana Pemerintah Daerah akan menurunkan dana BTT, Belanja Tidak Terduga. Mudah-mudahan tidak dalam waktu lama kita punya anggaran dari BTT untuk menangani masalah PMK ini,” kata Asep kepada Kompas.com saat ditemui di kantor dinas, Kamis (9/6/2022).

Sementara itu, sambung Asep, tim lapangan terus bergerak menggunakan ketersediaan obat-obatan yang ada.

Petugas memprioritaskan pengobatan berupa penyuntikan obat-obatan kepada hewan yang terinfeksi PMK dengan indikator cukup serius, antara lain mulut melepuh, hidung luka-luka, dan juga kuku kaki yang luka berat.

Penyuntikan ini dilakukan agar hewan dengan kondisi tersebut dapat tertolong. Sehingga harapannya, dapat meningkatkan imun tubuh dan memulihkan kondisi kesehatan tubuhnya sendiri.

Apabila kondisi yang cukup parah tersebut didiamkan, kondisi hewan PMK cepat atau lambat akan mati.

Pihaknya juga akan memberikan penanganan kepada sapi dan juga kerbau yang masih sehat.

Ini dimaksudkan sebagai antisipasi dan membangun antibodi yang baik lantaran di sekelilingnya banyak hewan terinfeksi PMK.

Asep belum menganggarkan jumlah total BTT yang akan diajukan. Pasalnya hingga kini Dinas Pertanian masih berkoordinasi dengan banyak pihak.

Veteriner yang juga menjabat Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Encus Suswaningsih menambahkan, anggaran regular untuk pembelian obat dan penanganan lainnya hanya Rp 37 juta per tahun.

Nilai itu juga sudah diserap untuk kegiatan regular, pengobatan rutin, dan lainnya.

“Dengan keterbatasan (dana) yang dimiliki, obat-obatan terbatas, dan anggaran yang terbatas, kami berusaha maksimal. Kami sudah menghubungi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan alhamdulillah sudah dikirim,” kata Encus kepada Kompas.com di tempat yang sama.

Teman-teman pusat kesehatan hewan yang tersebar di tiga bagian yakni UPTD Puskewan Cirebon Timur, Cirebon Tengah, dan Cirebon Barat, menyampaikan hal serupa, yakni minimnya obat-obatan.