Antisipasi Stagflasi, Pengamat Ekonomi Desak Pemprov Jabar Segera Kendalikan Harga Komoditas

BANDUNG, KOMPAS.com - Pengamat ekonomi Universitas Pasundan Acuviarta Kartabi mendesak Pemprov Jabar segera mengambil kebijakan untuk mengantisipasi stagflasi.

Acu mengatakan, pengendalian harga pangan menjadi kunci untuk menjaga produktivitas daya beli masyarakat tetap terjaga.

"Stagflasi itu di tingkat lokal atau regional di Jabar urgensinya adalah bagaimana menekan kenaikan harga komoditas yang ada dalam rentang kendali kita misalnya komoditas pangan atau bahan pokok," kata Acu saat dihubungi via telepon seluler, Jumat (15/7/2022).

Dalam skala nasional, Acu mengamati sejauh ini pemerintah lambat merespons situasi ekonomi hingga menyebabkan naiknya harga pangan.

"lambat merespons. Masa harga cabai, telur, daging ayam kita gak bisa kendalikan. Jangankan itu, minyak goreng saja yang harusnya bisa kita kendalikan ternyata gak bisa. Ini kan sangat lucu," tutur Acu.

Menurut Acu, kondisi stagflasi sangat berbahaya lantaran membuka peluang meningkatnya jumlah warga miskin hingga pemutusan hubungan kerja. Semua implikasi itu, lanjut Acu, dipicu harga pangan tinggi yang membuat daya beli masyarakat menurun.

"Saya kira sangat urgent kalau inflasi terus meningkat maka bank central akan menaikan suku bunga BI maksudnya. Maka kredit seret, kalau kredit seret maka orang akan kekurangan daya beli, akan ada masalah lagi di sektor keuangan, ekonomi rumah tangga. Kalau ekonomi tertekan penggunaan sumber daya juga tertekan. Implikasinya PHK, peningkatan orang miskin dan lainnya," papar Acu.

Karena itu, Acu pun menyarankan Pemprov Jabar untuk segera mengambil kebijakan untuk mengendalikan harga pangan. Bisa dengan cara operasi pasar murah, atau menjalin kemitraan dengan daerah lain untuk mendapat suplai atau memasok komoditas pangan.

"Dalam jangka pendek segera harus melakukan kebijakan yang mendorong terjadinya penurunan harga komoditas baik itu kerja sama antardaerah dan melakukan operasi pasar, memfungsikan dinas atau BUMD yang bisa kita intervensi."

"Sambil mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk mengendalikan komoditas yang diatur pusat lebih hati-hati seperti listrik, BBM, jangan sampai latah memicu inflasi," ungkap Acu.

Ia menilai Jabar bisa menghindari stagflasi jika bisa memaksimalkan pasar domestik. Apalagi Jabar merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia.

"Jawa Barat itu punya pasar domestik yang besar dengan 48 juta penduduk. Karena berdasarkan sejarah Jabar selalu selamat dari beberapa krisis, 1998, 2008 dan pandemi. Pasar domestik kita bisa menyerap barang produksi kita dengan catatan harganya harus stabil. Itulah upaya konstruksi makro ekonomi untuk mengantisipasi stagflasi," jelas Acu.