Ada Proyek "Malioboro", Wali Kota Tasikmalaya Janji Tak Relokasi PKL di Cihideung

TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Wali Kota Tasikmalaya Muhammad Yusuf, berjanji tak akan merelokasi para pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Cihideung saat proyek "Malioboro" dikerjakan saat ini.

Dirinya meminta PKL supaya keluar dulu sementara dan mencari tempat di trotoar jalan lain sekitar proyek supaya pengerjaannya cepat selesai.

Adapun gelombang protes yang dilakukan oleh para pemilik toko sekaligus warga setempat, PKL, dan tukang parkir saat ini sedang dikoordinasikan bersama semua dinas terkait.

"Penataan sudah jalan. Insyaallah Oktober (2022) sudah selesai, sebelum hari jadi. Saya sudah perintahkan instansi terkait terkait penataan kota itu untuk bergerak. Termasuk pedagang (PKL) yang masih ada, saya minta keluar dulu semua dan tak akan ada relokasi sementara. Jadi progres fisik bisa diselesaikan secepatnya," jelas Yusuf kepada wartawan, Selasa (26/7/2022).

Kebijakan itu, kata Yusuf, demi keamanan para pedagang saat pengerjaan proyek supaya tak terjadi hal yang tak diinginkan.

Adapun para PKL dan tukang parkir bisa bergeser dulu ke wilayah Jalan Veteran atau depan Mayasari Plaza untuk sementara pengerjaan proyek.

Nantinya, seusai selesai pengerjaan proyek itu para PKL dan tukang parkir akan ditata kembali menjadi lebih baik.

"Kalau (saat proyek) masih ada pedagang, saya khawatir dia berdagang, ada gorong-gorong di sana jatuh, jadi persoalan kami. Jadi mereka dikeluarkan dulu sementara cari yang kosong. Bisa di trotoar jalan HZ atau di Veteran. Parkir juga ditata lagi. Sekarang juga sudah dilakukan rekayasa lalu lintas. Jalan Pemuda dioptimalkan untuk tempat parkir," tambahnya.

Terkait para pedagang toko, PKL dan tukang parkir, Yusuf berjanji akan diakomodir supaya tak merugikan semua pihak terutama lajunya perekonomian di wilayah itu.

Saat ini, pihaknya sedang melakukan pendataan pedagang aupaya nanti tidak masuk dan ada pengklaiman pedagang baru yang merugikan pedagang lama.

"Sementara pekerjaan fisik sedang berjalan, jangan ada yang berdagang atau parkir. Jangan khawatir masyarakat dan pedagang, itu akan selesai dan pedagang akan tetap kami akomodasikan. Kami sedang data pedagangnya. Kami prioritaskan untuk warga Tasikmalaya," ujar dia.

Adapun bagi para PKL Cihideung dibebaskan mencari tempat di sekitar Cihideung asalkan tak berdagang di badan jalan.

Yusuf berharap semua paham dan mengerti proyek itu nantinya akan memberikan manfaat bagi semua pihak dengan steuktur estetika baik dari sebelumnya.

"Saya tidak akan merelokasi mereka sementara. Silakan cari tempat di luar itu sementara penataan berjalan. Yang penting tak jualan di badan jalan. Kalau masih bandel nanti urusannya sama Satpol PP," ujar dia.

Kata pedagang kaki lima

Sementara itu, Nana (51) salah seorang PKL Cihideung mengaku mengalami penurunan omset selama pengerjaan proyek di lokasi dirinya berdagang sebelumnya.

Dirinya mengklaim selama ini belum ada tempat yang strategis untuk berjualan selain di Cihideung.

"Jadi ribet, sebelumnya mah di depan toko. Jadi sekarang maksa. Kalau saya mau pindah juga tidak ada lahan yang strategis. Kalo dipindahkan ke lahan sepi kan percuma gak ada yang laku. Menurun omzet. Omzet zeharu buasa 3 juta. Kemarin mah dapat 1 jutaan," kata dia.

Hal sama dikatakan Abus (47), PKL lainnya di lokasi sama hang mengaku sudah 24 tahun berjualan di Cihideung.

Dirinya pun sama mengeluhkan penurunan omset semenjak dilakukan proyek tersebur.

"Kalau pindah ke yang lain, harus beradaptasi lagi. Bingung juga mau ke mana. Jadi bertahan dulu. Kalau diusir juga mau bertahan dulu. Karena tempat saya mencari nafkah. Sementara pemerintah tak beri solusi," ujar dia.

Saat ini lokasi Jalan Cihideung sudah ditutup total selama pengerjaan proyek "Malioboro" atau lokasi pedestrian.

Gelombang protes warga ingin jalan itu tak ditutup mulai didengarkan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya dan saat ini sedang dikerjakan infrastrukturnya oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) setempat.

Sebelumnya, warga Jalan Cihideung dan HZ Mustofa Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, menuntut pelaksanaan proyek pelebaran trotoar mirip Malioboro tak menutup akses kendaraan di pusat bisnis itu.

Selama ini mereka kaget karena proyek itu tak disosialisasikan terlebih dahulu oleh Dinas PUTR kepada warga yang mayoritas pedagang turun temurun tersebut.

Mereka protes pembangunan proyek itu seakan dipaksakan pemerintah daerah tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi bagi para pelaku usaha mulai PKL, toko sampai para tukang parkir.