Ditempati Tunawisma, 21 Halte dan 2 JPO di Kota Bandung Dibongkar

Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung Panji Kharismadi mengatakan, selain rusak tidak terurus, halte-halte yang akan dibongkar juga sudah tidak dilalui bus.

"Kita memang tahun ini memprogramkan untuk membongkar 21 halte, alasannya memang ada banyak yang tidak dilalui oleh bus Trans Metro Bandung (TMB) karena TMB selama (pandemi) Covid-19 juga tidak beroperasi," kata Panji saat dihubungi, Selasa (26/7/2022).

Lebih lanjut Panji menambahkan, selain rusak, halte-halte yang akan dibongkar tersebut juga dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir masyarakat sehingga tidak sesuai dengan fungsinya.

"Di lapangan halte malah jadi tempat tunawisma, tempat jualan, ada juga tempat simpan sayuran. Contohnya di Cicadas sebelah BTM jadi tempat jualan burung, di Ciroyom jadi tempat simpan sayuran. Di bawah flyover Pasupati dekat RSHS jadi tempat gelandangan," tuturnya.

Dinas Perhubungan menargetkan, pembongkaran halte yang tiap titiknya mengeluarkan anggaran sebesar Rp 11.000.000 akan selesai pada pertengahan bulan Agustus 2022 mendatang.

"Karena bongkar bukan hanya bongkar saja. Itu halte berdiri di atas trotoar, setelah bongkar kita harus memperbaiki trotoarnya juga," jelasnya.

Panji menjelaskan, tidak hanya 21 halte saja yang rusak tidak terurus.

Menurut dia, pihaknya sampai saat ini masih terus menginventarisasi halte-halte lainnya yang rusak dari total 300-an halte yang ada di Kota Bandung.

"Kita kekurangan orang juga untuk mengurus halte. Dari 300-halte, yang ngurus hamya lima orang," tandasnya.

Terpisah, Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna mengatakan, selain membongkar 21 halte, Pemerintah Kota Bandung juga akan membongkar Jembatan Penyeberangan Orang (JPO).

"Kita ada target 21 halter dan 2 JPO, termasuk rencana (JPO) di jalan Dago itu dua-duanya rencananya kita bongkar," kata Ema.

Ema menjelaskan, Pemkot Bandung bukan tanpa alasan membongkar halte.

Menurut dia, kebanyakan halte yang sudah tidak berfungsi justru malah merusak pemandangan.

"Kalau yang masih untuk layanan transportasi publik tentu itu tidak akan dibongkar. Tapi kalau yang sekarang tidak berfungsi dan terbengkalai atau merusak estetika kota maka akan kita bongkar. Bahkan kita ingin fungsikan kembali sebagai trotoar. Tapi ini harus dicatat dan dihitung dulu, berapa yang harus kita hilangkan," pungkasnya.