Setelah Dapat Jaminan Wali Kota, PKL di Lokasi Proyek "Malioboro" Tasikmalaya Tertib Cari Lapak Baru

Mereka didampingi petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) akan pindah ke Pasar Wetan di Jalan Veteran, tidak jauh dari Jalan Cihideung, Kota Tasikmalaya, mulai Rabu (27/7/2022).

Mulanya, pindah lokasi lapak bagi para PKL selama proses pembangunan proyek Maliboro-nya Tasikmalaya itu sempat bersitegang antara petugas Pol PP dan para pedagang.

Mereka sempat akan bertahan dan menolak dipindahkan sementara meski lokasinya tidak jauh dari lokasinya semula.

Namun, Ketua Forum Antarlokasi PKL Pasar Wetan dan Cihideung sepakat untuk proses pemindahan sementara lapak para pedagang itu.

Langkah itu seusai perintah Wali Kota Tasikmalaya Muhammad Yusuf kepada para PKL untuk meninggalkan terlebih dahulu lokasinya selama ini untuk mempercepat proses proyek Malioboro.

Yusuf juga menjamin akan memberikan akses jalan bagi warga Cihideung usai proyek tersebut selesai dengan target Oktober 2022.

"Memang betul tadi bersitegang dulu dengan para petugas Pol PP. Karena anggota kami (PKL) milih tetap bertahan di Cihideung. Namun, setelah diberikan pengertian akhirnya mereka mau dan mengerti. Kami pindah dulu ke Pasar Wetan sementara," jelas Ketua PKL Cihideung, Adang Sutiawan kepada wartawan di Kelurahan Yudanegara, Kota Tasikmalaya, Rabu siang.

Adang menambahkan, akan menuruti perintah Wali Kota Tasikmalaya tersebut dengan jaminan selesai proyek pedestrian bisa kembali lagi sesuai kesepakatan awal.

PKL pun berharap nantinya pemerintah akan sesuai janji, mengembalikan pedagang lama yang tercatat sebelumnya ke Cihideung dengan penataan lebih baik.

"Jaminannya itu, kesepakatan awal, kami akan kembali lagi ke Cihideung. Saat ini kami yang tercatat PKL Cihideung ada 300-an PKL," tambahnya.

Hal itu pun setelah Wali Kota Tasikmalaya memberikan penjelasan detail terkait nasib para PKL dan pedagang Cihideung.

"Betul tadi sempat (bersitegang), tapi para PKL akhirnya sepakat dipindah sementara selama pengerjaan proyek di Cihideung," kata Iwan.

Selanjutnya, lanjut Iwan, pihaknya akan menempatkan petugas Satpol PP tentunya dengan unsur dinas lainnya di Jalan Cihideung untuk antisipasi PKL bandel.

"Kalau ada PKL bandel, nanti saya akan tempatkan petugas setiap harinya di sini untuk mengawasi. Kalau PKL bandel, kita sudah sepakat dengan forum PKL di sini akan saling mengawasi," tambahnya.

Sebelumnya, Wali Kota Tasikmalaya Muhammad Yusuf, berjanji tak akan merelokasi para pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Cihideung saat proyek "Malioboro" dikerjakan saat ini.

Dia meminta PKL supaya keluar dulu sementara dan mencari tempat di trotoar jalan lain sekitar proyek supaya pengerjaannya cepat selesai.

Gelombang protes yang dilakukan oleh para pemilik toko sekaligus warga setempat, PKL dan tukang parkir saat ini sedang dikoordinasikan bersama semua dinas terkait.

"Penataan sudah jalan. Insyaallah Oktober (2022) sudah selesai, sebelum hari jadi. Saya sudah perintahkan instansi terkait terkait penataan kota itu untuk bergerak. Termasuk pedagang (PKL) yang masih ada, saya minta keluar dulu semua dan tak akan ada relokasi sementara. Jadi progres fisik bisa diselesaikan secepatnya," jelas Yusuf kepada wartawan, Selasa (26/7/2022).

Terkait para pedagang toko, PKL dan tukang parkir, Yusuf berjanji akan diakomodir supaya tak merugikan semua pihak terutama lajunya perekonomian di wilayah itu.

Saat ini, pihaknya sedang melakukan pendataan pedagang aupaya nanti tidak masuk dan ada pengklaiman pedagang baru yang merugikan pedagang lama.

"Sementara pekerjaan fisik sedang berjalan, jangan ada yang berdagang atau parkir. Jangan khawatir masyarakat dan pedagang, itu akan selesai dan pedagang akan tetap kami akomodasikan. Kami sedang data pedagangnya. Kami prioritaskan untuk warga Tasikmalaya," ujar dia.

Kebijakan Wali Kota Tasikmalaya itu menyusul adanya warga Jalan Cihideung dan HZ Mustofa Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, menuntut pelaksanaan proyek pelebaran trotoar mirip Malioboro tak menutup akses kendaraan di pusat bisnis itu.

Selama ini mereka kaget karena proyek itu tak disosialisasikan terlebih dahulu oleh Dinas PUTR kepada warga yang mayoritas pedagang turun temurun tersebut.

Mereka protes pembangunan proyek itu seakan dipaksakan pemerintah daerah tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi bagi para pelaku usaha mulai PKL, toko sampai para tukang parkir.