Pembangunan Tol Soreang-Ciwidey-Pangalengan Dikaji Pusat, Pengamat: Jangan Sampai Didanai Utang

BANDUNG, KOMPAS.com - Wacana pembangunan Tol Soreang-Ciwidey-Pangalengan (Socipa) yang dicanangkan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung sedang dikaji Pemerintah Pusat.

"Kalau tol sekarang sementara pengkajian di pusat," kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Bandung, Marlan dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (27/7/2022).

Marlan menyebut, pembangunan tol Socipa dipercaya akan meningkatkan perkembangan ekonomi di tiga wilayah tersebut, terlebih sektor Pariwisata.

Kendati akses jalan menuju Pariwisata di Bandung Selatan sudah cukup layak, Marlan mengatakan pembangunan tol masih diperlukan.

"Kalau menurut saya, (tol) masih diperlukan. Karena memang untuk mempercepat distribusi," terangnya.

Menurutnya, perbaikan atau pelebaran jalan dengan pembangunan tol merupakan dua hal yang berbeda.

Ia mengungkapkan, pembangunan infrastruktur tersebut disesuaikan dengan kebutuhannya.

"Kalau menurut saya tergantung kebutuhan. Karena begini, tol itu kan membelah dari Utara ke Selatan, kalau infrastruktur jalan itu, dari Barat ke Timur. Jadi dua hal yang berbeda sebetulnya," ujar dia.

Pandangan pengamat ekonomi, lihat potensi wilayah yang dikembangkan

Pengamat Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung Setia Mulyawan membenarkan bahwa pembangunan infrastruktur seperti jalan akan memberi banyak manfaat.

"Kalau secara ekonomi, yang namanya pembangunan infrastruktur itu kan menjadi daya topang pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Setidaknya, lanjut dia, pembangunan infrastruktur baik jalan atau tol, akan membuka ruang bagi daerah yang terisolir.

"Jadi pembangunan infrastruktur itu memang penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi," bebernya.

"Jadi kalau daerah itu terisolir, maka arus pertukaran barang dan jasa jadi terhambat, tetapi kalau dengan adanya pembukaan akses dengan infrastruktur jalan, tentu akan membuka peluang velositas ekonomi atau perputaran roda ekonomi akan lebih kencang," kata dia.

Namun, pihaknya memperingatkan, Pemda Kabupaten Bandung agar mengkaji terlebih dahulu potensi wilayah atau daerah yang terkena efek pembangunan tol.

Jangan sampai wilayah yang menjadi target pengembangan tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan.

"Hanya persoalannya kemudian, seberapa besar potensi pengembangan wilayah itu dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan," tambahnya.

Menurutnya, biaya pembangunan jalan tol atau infrastruktur berupa jalan mesti seimbang dengan potensi wilayah yang ditargetkan akan mengalami perkembangan.

"Jadi membangun jalan itu perlu, tapi pengorbanan untuk membangun jalan tidak boleh lebih besar dari pada benefit ekonomi yang akan muncul akibat pembangunan jalan tersebut," kata Setia.

Baiknya, kata Setia, pembangunan infrastruktur tersebut tidak didanai dari utang. Jika harus dibangun melalui dana utang, Setia menyebut sebaiknya angkanya harus lebih kecil.

"Kalau sumber dana sendiri, dari APBD bersumber dari pajak misalnya, itu kan tidak ada beban biaya dana. Tapi kalau biayanya dari utang, dana tersebut harus bisa dipastikan lebih kecil daripada manfaat ekonomi yang akan muncul," terang dia.

Sekalipun harus mengorbankan biayanya cukup besar. Setia mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang menjadi target awal mesti menopang potensi yang lain.

"Jadi pembangunan jalan memang akan menopang dan berdampak pada ekonomi, tapi juga harus diperhatikan berapa potensi pertumbuhan ekonomi di wilayah itu, sehingga dengan pengorbanan biaya tertentu akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar," beber dia.

Selain itu, Pemda Kabupaten Bandung, kata Setia, mesti hati-hati menentukan titik pembangunan tol.

Pasalnya, jelas dia, tak sedikit pembangunan Infrastruktur di suatu wilayah yang mengalami salah langkah sejak proses pengajuan.

"Jadi jangan sampai membangun di hutan belantara yang sebenarnya tidak memiliki potensi ekonomi yang besar, orang juga tidak banyak lalu lalang di situ terus dibangun jalan. Begitu susah dibangun, malah tidak ada yang menggunakan itukan jadi tidak bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi," pungkasnya.