Salin Artikel

Pemkab Bandung Minta Kewenangan Kelola SMA Dikembalikan ke Kabupaten dan Kota

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada 2021 RLS Kabupaten Bandung mengalami peningkatan dari 8,96 tahu menjadi 9,07 tahun.

Sedangkan HLS Kabupaten Bandung tahun 2021 adalah 12,7 tahun, atau meningkat dari tahun sebelumnya yaitu mencapai 12,6 tahun.

Melihat peningkatan tersebut, Bupati Bandung Dadang Supriatna mengaku akan terus berupaya memberikan yang terbaik khususnya di bidang pendidikan.

"Angka ini harus dipertahankan, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung akan terus berupaya berkomunikasi dengan siapapun termasuk Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)," katanya kepada Kompas.com, Selasa (2/8/2022).

Adanya peningkatan RLS dan HLS di Kabupaten Bandung. Pihaknya menginginkan pengelolaan SMA di kembalikan di bawah pemerintah kabupaten dan kota.

"Saya menyakini, pengembalian pengelolaan kewenangan SMA dapat memberikan dampak yang sangat signifikan pada capaian RLS dan HLS Kabupaten Bandung," ujarnya.

Dadang sangat berharap, baik APKASI atau lembaga serupa bisa mengusulkan ke pemerintah pusat terkait pengelolaan SMA oleh pemerintah kabupaten dan kota.

"Secara pribadi dan tentunya atas nama Pemda Kabupaten Bandung, saya berharap ini diusulkan oleh APKASI, karena ini bisa memberikan dampak yang signifikan," terangnya.


Tahun 2023 mendatang, lanjut Dadang, Pemda menargetkan angka RLS Kabupaten Bandung meningkat menjadi 10 tahun.

"Tentunya, target-target sudah disiapkan apalagi menyoal pendidikan," tuturnya.

Bupati menyampaikan, sejumlah upaya dalam mendorong terpenuhinya akses pendidikan di Kabupaten Bandung, yakni dengan rencana pembangunan 28 SMP dan 22 SMA.

“Saat ini Kabupaten Bandung sudah memiliki 1.645 SD, 588 SMP sederajat, 239 SMA dan 138 SMK. Insya Allah ke depannya kami akan berupaya untuk menambah kembali sarana pendidikan. Hal ini selaras dengan misi kedua Pemkab Bandung, yakni menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata,” jelasnya.

Sementara, Dewan Pembina APKASI, Sokhiatulo Laoli mengungkapkan, tengah berjuang agar kewenangan SMA bisa dikembalikan kepada pemerintah daerah.

“Apkasi milik semua bupati di Indonesia. Jadi tentunya saran, aspirasi dan keluhan dari semua bupati akan mendapatkan atensi penuh dari Apkasi,” tutupnya.

https://bandung.kompas.com/read/2022/08/02/102548178/pemkab-bandung-minta-kewenangan-kelola-sma-dikembalikan-ke-kabupaten-dan

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke