Capai 26,4 Persen, Ini Penyebab Kasus Stunting di Kota Bandung Masih Tinggi

KOMPAS.com - Kasus kekurangan gizi atau stunting di Kota Bandung masih cukup tinggi. Hal ini sesuai dengan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021.

Menurut data SSGI 2021, stunting di Kota Bandung berstatus kuning dengan prevalensi mencapai 20-30 persen.

Secara presentase, menurut data yang sama, kasus stunting di Kota Bandung saat ini mencapai 26,40 persen.

Berdasarkan data tersebut, Kota Bandung masih termasuk dalam 10 besar kabupaten dan kota dengan prevalensi stunting tertinggi di Jawa Barat, di bawah Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung Barat, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Cirebon.

Meski terbilang masih cukup tinggi, namun kasus stunting di Kota Bandung mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2019, menurut data SSGBI, kasus stunting di Kota Bandung mencapai 28,12 persen.

Menurut data Penilaian Kinerja Kota Bandung dalam Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Stunting Tahun 2021 yang diterima Kompas.com dari Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kota Bandung, Senin (15/8/2022), dijelaskan bahwa terdapat 15 daerah yang menjadi prioritas lokasi fokus (Lokus) stunting di Kota Bandung.

Dari 15 daerah tersebut, kelurahan Cicaheum, Kecamatan Kiaracondong, menjadi wilayah dengan jumlah kasus balita stunting tertinggi, yakni 96 anak.

Disusul Kelurahan Kujangsari (88 balita), Antapani Tengah (85), Ciroyom (77), dan Caringin (57).

Berdasarkan analisis perhitungan kerentanan yang dilakukan sesuai 20 cakupan indikator tahun 2021, permasalahan sanitasi dasar, penanganan remaja, dan pola konsumsi masyarakat menjadi penyebab terbesar stunting di Kota Bandung.

Selain itu, pandemi Covid-19 juga berpengaruh terhadap kondisi stunting di Kota Bandung, karena menimbulkan keterbatasan kegiatan pengukuran dan pemantauan balita, naiknya angka stunting baru, serta peningkatan jumlah warga miskin.

Oleh sebab itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bersama jajarannya akan menerapkan sejumlah strategi untuk menurunkan angka stunting di Kota Bandung yang ditargetkan menjadi 19,01 persen pada tahun 2023.

Adapun strategi tersebut yakni, meningkatkan kolaborasi di setiap tingkatan, percepatan program penurunan stunting, bertambahnya peran lembaga swasta dan masyarakat, naiknya edukasi masyarakat, mendorong kemampuan kelompok masyarakat yang terlibat, dan perbaikan manajemen data terkait stunting.

Untuk menjalankan program intervensi penurunan stunting, Pemkot Bandung menyediakan anggaran lebih dari Rp 294 miliar pada tahun 2021.

Jawa Barat waspada stunting

Ketua Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Nasional, Hasto Wardoyo mengatakan, Jabar adalah salah satu dari 12 provinsi di Indonesia yang memiliki prevalensi stunting tertinggi.

"Provinsi Jawa Barat layak memasang alarm kewaspadaan untuk persoalan stunting," kata Hasto, dikutip dari regional.kompas.com, Selasa (16/8/2022).

Tidak ada satu pun kabupaten atau kota di Jabar yang berstatus biru atau memiliki prevalensi di bawah 10 persen. Hanya Kota Depok yang memiliki prevalensi terendah yakni 12,3 persen.

Hasto menjelaskan, BKKBN memiliki tugas strategis dalam upaya penurunan dan pencegahan stunting.

Tugasnya harus berfokus kepada sasaran yang mencakup calon pengantin, ibu hamil, pasca persalinan, dan anak-anak usia balita.

“Tidak kalah pentingnya mengubah mindset para calon pengantin untuk memprioritaskan pre konsepsi ketimbang pre wedding," ujar Hasto.

"Pemeriksaan lingkar lengan, lingkar badan, tinggi serta berat badan dari calon mempelai sebagai prasyarat untuk pernikahan sangat penting untuk mencegah kehamilan yang berpotensi stunting,” pungkasnya.