IPPI Kritik Wagub Jabar: Pernikahan atau Poligami Tak Bisa Selesaikan HIV/AIDS

BANDUNG, KOMPAS.com - Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI) menanggapi pernyataan Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum terkait menikah dan poligami sebagai solusi pencegahan HIV/AIDS.

"Pernyataan Wakil Gubernur Jawa Barat, Ruzhanul Ulum ini sangat berbahaya dan bisa mengakibatkan kesalahan yang lebih fatal bagi masyarakat lebih luas dan perempuan secara khusus," ujar Ayu Oktariani, Koordinator Nasional IPPI dalam rilisnya, Selasa (30/8/2022).

"Pernikahan baik monogami ataupun poligami tidak bisa menyelesaikan persoalan HIV, apalagi dianggap sebagai solusi pencegahan HIV/AIDS," tambah dia.

IPPI menganggap, Poligami dan pernikahan di usia muda malah akan menjadi pintu gerbang pada kasus kekerasan pada perempuan.

Itu terlihat dalam Ringkasan Eksekutif, Catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2022, bahwa kekerasan paling tinggi terjadi di ranah personal yaitu 335.399 kasus.

Begitu pun dalam catatan pendokumentasian kekerasan IPPI di tahun 2021, perempuan dengan HIV menjadi lebih
rentan terhadap kekerasan berbasis gender serta sebaliknya perempuan yang mendapatkan kekerasan seksual menjadi rentan pada HIV dan infeksi menular seksual lainnya.

"Apakah negara kemudian bisa memastikan bahwa setiap pasangan yang akan menikah muda dan berpoligami dapat terbebas dari tindakan kekerasan yang juga membuka pintu gerbang baru pada penularan HIV-AIDS?" ucap dia.

Dikatakan Ayu, tidak ada yang bisa menjamin pernikahan monogami atau poligami akan mencegah HIV, jika setiap individu tidak dibekali kesadaran untuk mencegah HIV pada dirinya terlebih dahulu.

Pemerintah harusnya memberikan penyadaran yang lebih cerdas tentang konteks pernikahan yang bukan hanya soal menaati perintah agama dan menjauhi perbuatan zinah.

Makna pernikahan dalam banyak keyakinan dan agama justru kami yakini lebih besar daripada itu, yakni tentang kesanggupan dua orang individu untuk berkomitmen saling menghargai dan bertanggung jawab pada kehidupan.

Kemudian saling melindungi dan menjaga pasangan dan meraih kehidupan yang sejahtera sebagai pasangan yang saling menghargai satu sama lain.

Bagi IPPI, solusi yang nyata dalam pencegahan penularan HIV-AIDS adalah dengan menggalakkan tersedianya pendidikan Kesehatan seksual reproduksi dan pencegahan kekerasan berbasis gender kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Mulai dari remaja sekolah sampai kepada lingkaran sosial yang sudah ada di masyarakat seperti karang taruna, pertemuan PKK, ataupun Posyandu.

"Harusnya negara mendorong, semua anak dan remaja untuk menempuh pendidikan atau mendapatkan aktivitas serta haknya sebagai pribadi dan individu untuk berkembang dan maju, bukannya malah didorong untuk menikah muda hanya karena dianggap sudah kebelet," ucap dia.

Kementerian Kesehatan, sambung Ayu, dengan jelas memberikan cara dan upaya yang nyata untuk mencegah HIV-AIDS dengan abstinece. Yakni tidak melakukan hubungan seks sama sekali.

Kemudian Be Faithfull atau setia dengan pasangan, lalu use condoms, jika dihadapkan pada risiko tetap menggunakan pengaman.

Sementara masih banyak orang yang kehilangan kesempatan untuk bersekolah, negara diharapkan bisa memenuhi UU 1945 pasal 31 ayat 1 agar seluruh warga negara bisa memeroleh pendidikan.

"Termasuk di dalamnya pendidikan kesehatan seksual reproduksi sebagai alat pencegahan HIV-AIDS," tutur dia.

Pada konteks pernikahan, yang paling penting didorong pada seluruh pasangan yang hendak menikah bukan kesegeraan atau dorongan berpoligami, namun konseling sebelum pernikahan.

Salah satunya membahas komunikasi yang setara antara pasangan, tentang pendidikan kesehatan seksual reproduksi dan mendorong mereka melakukan pemeriksaan kesehatan dengan konseling yang tepat.

Termasuk konseling pencegahan HIV jika memamg ternyata salah satu pasangannya ditemukan positif HIV.

Karena tidak menutup kemungkinan orang yang hidup dengan HIV bisa menikah, berkeluarga serta merencanakan kehamilan yang sehat tanpa menularkan pasangan anak-anak yang akan dilahirkannya.