Poligami, Solusi Wagub Jabar Uu Atasi HIV/AIDS, Dihujat Netizen, Berseberangan dengan Ridwan Kamil dan MUI

Pernyataan itu disampaikan Uu untuk menanggapi data dari Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) bahwa dari 5.943 kasus positif HIV di Bandung, Jabar, selama periode 1991-2021, 11 persennya adalah ibu rumah rangga (IRT).

Kritik datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar. Ketua MUI Jabar Rahmat Syafei mengatakan, poligami bukan jaminan orang tidak terkena HIV/AIDS.

"AIDS itu kan diduga keras dari hubungan yang bebas, jadi mungkin salah satu pemikirannya ada seperti itu. Tapi belum bisa jadi jaminan solusinya (poligami)," ujar Rahmat saat dihubungi lewat telepon seluler, Selasa (30/8/2022).

Rahmat menegaskan, lebih baik fokus pada pendampingan para orang dengan HIV/AIDS (ODHA) serta mengedukasi masyarakat tentang bahaya dan medium penyebaran HIV/AIDS.

"Pak Wagub dari satu sisi Islam membolehkan itu (poligami), tapi kan bukan membolehkan hubungan setubuhnya atau poligami (untuk tekan HIV/AIDS). Tapi (solusi seharusnya) bagaimana mengatasi penyakitnya itu," kata dia.

"Dari dulu juga kan dalam Islam tuh poligami dibolehkan, tapi apakah itu sebagai solusi untuk mengatasi AIDS, kan belum tentu, banyak faktor. Jadi poligami bukan sebuah solusi yang tepat," katanya.

Kritik juga datang dari Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI). 

Ayu Oktariani, Koordinator Nasional IPPI, dalam rilisnya mengatakan, poligami tak bisa menyelesaikan persoalan HIV.

"Pernyataan Wakil Gubernur Jawa Barat, Ruzhanul Ulum ini sangat berbahaya dan bisa mengakibatkan kesalahan yang lebih fatal bagi masyarakat lebih luas dan perempuan secara khusus," ujar Ayu.

"Pernikahan baik monogami ataupun poligami tidak bisa menyelesaikan persoalan HIV, apalagi dianggap sebagai solusi pencegahan HIV/AIDS," tambah dia.

IPPI menganggap poligami dan pernikahan di usia muda malah akan menjadi pintu gerbang pada kasus kekerasan pada perempuan.

Itu terlihat dalam Ringkasan Eksekutif, Catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2022, bahwa kekerasan paling tinggi terjadi di ranah personal yaitu 335.399 kasus.

Begitu pun dalam catatan pendokumentasian kekerasan IPPI di tahun 2021, perempuan dengan HIV menjadi lebih rentan terhadap kekerasan berbasis gender serta sebaliknya perempuan yang mendapatkan kekerasan seksual menjadi rentan pada HIV dan infeksi menular seksual lainnya.

"Apakah negara kemudian bisa memastikan bahwa setiap pasangan yang akan menikah muda dan berpoligami dapat terbebas dari tindakan kekerasan yang juga membuka pintu gerbang baru pada penularan HIV-AIDS?" ucap dia.

Dikatakan Ayu, tidak ada yang bisa menjamin pernikahan monogami atau poligami akan mencegah HIV, jika setiap individu tidak dibekali kesadaran untuk mencegah HIV pada dirinya terlebih dahulu.

Pemerintah harusnya memberikan penyadaran yang lebih cerdas tentang konteks pernikahan yang bukan hanya soal menaati perintah agama dan menjauhi perbuatan zinah.

Bagi IPPI, solusi yang nyata dalam pencegahan penularan HIV/AIDS adalah dengan menggalakkan tersedianya pendidikan kesehatan seksual reproduksi dan pencegahan kekerasan berbasis gender kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Mulai dari remaja sekolah sampai kepada lingkaran sosial yang sudah ada di masyarakat seperti karang taruna, pertemuan PKK, ataupun posyandu.

"Harusnya negara mendorong semua anak dan remaja untuk menempuh pendidikan atau mendapatkan aktivitas serta haknya sebagai pribadi dan individu untuk berkembang dan maju, bukannya malah didorong untuk menikah muda hanya karena dianggap sudah kebelet," ucap dia.

Kementerian Kesehatan, sambung Ayu, dengan jelas memberikan cara dan upaya yang nyata untuk mencegah HIV/AIDS dengan abstinece, yakni tidak melakukan hubungan seks sama sekali.

Kemudian be faithfull atau setia dengan pasangan, lalu use condoms, jika dihadapkan pada risiko tetap menggunakan pengaman.

Hujatan netizen

Pernyataan Uu soal poligami juga panen hujatan netizen. Hal ini tampak dari sejumlah komen di postingan akun Instagram Uu, @ruzhanul. 

Salah satunya akun Instagram @arderiana yang mengatakan, "Halo, Pak Uu. Agar perempuan Jabar tidak kena HIV/AIDS solusinya adalah MENIKAH dan POLIGAMI? Sedihnya jadi perempuan di Jabar," ujar @arderiana.

Akun lainnya, @renaldilatif bahkan mengaitkan perkataan Uu soal poligami dengan pernyataan yang sebelumnya sempat viral terkait kasus perundungan siswa SD di Tasikmalaya.

"Gk kapok kapok ni pak wagub, baru aja kemaren viral gara gara statemen ngaco pas kasus bullyng tasik, eh sekarang ngeluarin statemen ngaco lagi tentang solusi penyebaran HIV," tulis akun @renaldilatif.

Ridwan Kamil tak sependapat

Bahkan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga tak sependapat dengan pernyataan Uu.

Emil, sapaan Ridwan Kamil mengatakan, Pemprov Jabar telah melakukan beragam program dan agenda untuk mendeteksi dan menangani masalah HIV/AIDS di Jabar, dan telah dilaksanakan secara progresif.

"Dan pendapat pribadi Pak Wagub Uu Ruzhanul Ulum terkait poligami sebagai solusi, saya pribadi tidak sependapat," ujar Emil, dikutip dari akun Instagramnya, @ridwankamil.

Adapun kegiatan yang sudah dilakukan Pemprov Jabar, di antaranya melakukan skrining dini tes HIV pada populasi kunci, ibu hamil pasien TB, warga binaan pemasyarakatan (WBP) di layanan maupun secara mobile.

Pemda juga melakukan perluasan layanan konseling tes HIV, perawatan dukungan, dan pengobatan.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menyebutkan, solusi untuk menekan terus meningkatnya angka penyebaran penyakit HIV/AIDS adalah menikah dan berpoligami.

Hal itu menanggapi fakta di Bandung seusai Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) membeberkan fakta bahwa dari 5.943 kasus positif HIV di Bandung selama periode 1991-2021, sebanyak 11 persennya adalah ibu rumah rangga (IRT).

"Daripada terkena penyakit itu, menurut saya, solusi menekan angka penyebaran HIV/AIDS adalah menikah bagi anak-anak muda dan berpoligami bagi yang sudah nikah," jelas Uu lewat pesan singkat kepada Kompas.com, Selasa (30/8/2022). (Penulis Kontributor Tasikmalaya, Irwan Nugraha, Kontributor Bandung, Dendi Ramdhani| Editor Teuku Muhammad Valdy Arief, Gloria Setyvani Putri)