Stabilkan Harga Pangan, Pemprov Jabar Siapkan Rp 29 Miliar Lebih

BANDUNG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan anggaran lebih dari Rp 29 miliar untuk menstabilkan harga pangan pada 2022.

"Anggaran operasi pasar (untuk pengendalian harga) ada di beberapa dinas," ujar Asisten Daerah 2 Ekonomi dan Pembangunan Jabar, M taufiq BS di sela-sela Digital and Sharia Economic Festival (DIGISEF) di Bandung, Sabtu (3/9/2022).

Untuk anggaran operasi pasar 2022 di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar sebesar Rp 15,5 miliar.

Kemudian anggaran di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jabar sebesar Rp 13,7 miliar untuk cadangan beras.

"Ada pula anggaran operasi pasar Rp 300 juta," ucap Taufiq.

Kenaikan BBM

Jumlah ini akan bertambah, termasuk untuk pengendalian potensi inflasi akibat kenaikan BBM. Seperti untuk kebutuhan bantuan sosial (bansos) bantuan langsung tunai (BLT) dan lainnya.

Untuk dana yang akan dianggarkan masih dihitung. Kemungkinan akan mengambil dari pos belanja tidak terduga. Bila tidak cukup, bisa dianggarkan dalam APBD Perubahan.

"(Anggaran belanja tidak terduga) tidak hanya untuk pengendalian inflasi, bencana juga dari sini," tutur dia.

Sementara itu, Kepala Bank Indonesia Jawa Barat Herawanto mengatakan, operasi pasar penting dilakukan di saat yang tepat dalam waktu yang tepat. Ini berguna untuk menstabilkan harga.

Apalagi beberapa harga komoditas seringkali naik hingga membuat panic buying. Kondisi panic buying ini yang membuat persediaan menjadi langka.

"Yang awalnya butuh satu, takut ga bisa beli jadi borong. Ketika semua orang memborong akan terjadi kelangkaan supply. Saat seperti ini harus gunakan operasi pasar," ungkap dia.

Ketahanan Pangan

Berbagai upaya, sambung Herawanto, telah diupayakan untuk mencapai ketahanan pangan ini. Di antaranya melalui inisiasi Ekosistem Ketahahan Pangan Terintegrasi (Pangsi).

Ekosistem Pangsi merupakan sebuah sinergi hexa helix kolaboratif Pemerintah Provinsi Jabar, Pemerintah Kab/Kota se-Jabar, BI Jabar, Perbankan dan kelompok masyarakat inklusif, di antaranya Pondok Pesantren, Kelompok Masyarakat Subsistem, Kelompok Tani, hingga Desa Wisata.

Untuk memperluas Ekosistem Pangsi, dalam rangkaian DIGISEF 2022 diperoleh komitmen atas dukungan pelaku usaha terhadap Ekosistem Pangsi di antaranya perluasan KAD antar beberapa koperasi dan pondok pesantren, serta bantuan saprodi Program Dedikasi untuk Negeri.