Demonstrasi Tolak Kenaikan Harga BBM di Cirebon Berakhir Ricuh

Mahasiswa dan petugas kepolisian, terlibat saling dorong dan adu pukul tepat di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon.

Kericuhan itu terjadi saat proses negosiasi berlangsung. Mahasiswa terus meminta agar dapat menyampaikan aspirasinya di halaman Gedung DPRD Kota Cirebon.

Sementara, petugas kepolisian terus berjaga dengan membuat pagar betis.

Di tengah adu argumen dan negosiasi, tiba-tiba ada pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga membuat kedua belah pihak terlibat adu dorong.

Bahkan beberapa mahasiswa tampak nyaris adu pukul dengan sejumlah petugas. Beruntung, kedua belah pihak berhasil melerai sehingga unjuk rasa kembali terkendali.

Gabungan mahasiswa ini berasal dari Cipayung Plus antara lain: Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan HIMA Persis Cirebon.

Mereka bersama-sama meneriakkan penolakan terhadap kenaikan harga BBM.

Mahasiswa menilai, kenaikan harga BBM membuat masyarakat utamanya menengah ke bawah sangat kesulitan.

Ketua Umum HMI Cabang Cirebon, Yasir Sutisna menyampaikan, dampak kenaikan BBM sangat kompleks.

“Kenaikan harga BBM berdampak langsung dan signifikan terhadap banyak masyarakat Indonesia utamanya kelas menengah ke bawah,” kata Yasir kepada Kompas.com usai aksi di DPRD Kota Cirebon, Senin (5/9/2022).

Kenaikan harga BBM, kata Yasir, memiliki efek domino terhadap seluruh lini kehidupan masyarakat.

Kenaikan harga bbm akan berimbas terhadap harga-harga kebutuhan pokok masyarakat.

Banyak masyarakat yang akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka karena harga yang juga naik semua.

Menurut Yasir, kebijakan menaikan harga BBM bukan solusi tepat terhadap kondisi saat ini.

Justru, kebijakan ini menambah banyak rakyat Indonesia kesulitan. Pihaknya mengaku telah mengkaji beberapa altenatif yang bisa dilakukan pemerintah saat ini.

Yasir melihat Indonesia memiliki peluang besar dari sumber energi lainnya, yakni batu bara dan juga minyak kepala sawit.

Kedua energi yang harganya sedang naik ini bisa memberikan keuntungan besar terhadap Indonesia.

Keuntungan itu dapat membantu APBN yang sedang terkuras untuk subsidi BBM saat ini.

“Hari ini pemerintah sebetulnya memiliki banyak jalan kreatif untuk subsidi BBM yang sangat tinggi sekali sampai 500 triliun. Seperti halnya kami memberi solusi bagaimana Indonesia memiliki peluang di bidang sumber daya alam seperti batu bara dan sawit yang sedang di pasar global naik. Jadi, keuntungan itu bisa dikocorkan untuk subsidi BBM,” lanjut Tisna.

Setelah beberapa kali negosiasi, akhirnya sejumlah mahasiswa diizinkan masuk gedung DPRD. Mereka kembali menyampaikan aspirasinya terkait penolakan harga BBM

Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Handarujati Kalamullah, yang menemui peserta aksi, menyampaikan, DPRD Kota Cirebon juga secara tegas menolak kenaikan harga bbm.

Kenaikan harga BBM saat ini sangat tidak tepat, karena berimbas terhadap harga kebutuhan pokok masyarakat lainnya.

“Melihat kondisi faktual saat ini, kami sejalan dengan apa yang diaspirasikan oleh rekan-rekan mahasiswa dari Cipayung plus tadi. Kami menolak kenaikan harga BBM,” kata Handarujati kepada Kompas.com usai menemui peserta aksi.

Kenaikan harga BBM di situasi saat ini, membuat gejolak di masyarakat, utamanya masyarakat kelas menengah ke bawah.

Pasalnya, masyarakat Indonesia baru saja pulih dari pandemi Covid-19 yang memukul sendi ekonomi masyarakat. Kini bebannya ditambah.

Kenaikan saat ini, menurutnya sangat tidak tepat, karena berdampak terhadap banyak hal.

Beberapa di antara nya adalah tarif angkutan umum, harga bahan pokok, harga suku cadang, dan lainnya.

Atas dasar itu, DPRD Kota Cirebon juga menyuarakan aspirasi yang sama.

Pihaknya sedang membuat hasil surat rekomendasi bersama rekan-rekan mahasiswa untuk dikirimkan ke pemerintah pusat agar segera mendapatkan tanggapan.

Terkait kericuhan yang sempat terjadi tepat di depan Gedung DPRD, Yasir Sutisna dan peserta aksi lainnya menilai kericuhan berasal dari anggota DPRD yang melakukan tindakan provokasi terhadap mahasiswa.

Atas tindakan itu, Handarujati menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh peserta aksi. Unjuk rasa berakhir kondusif.